JAKARTA: Sekitar sembilan dari 10 orang dengan depresi di Indonesia belum mendapatkan pengobatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat hanya 12,7 persen dari sekitar 3 juta penderita depresi yang telah memperoleh layanan medis, dengan beban depresi tertinggi ditemukan pada kelompok usia muda 15-24 tahun.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen atau diperkirakan 2,5 juta hingga 3 juta orang.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan kesenjangan pengobatan tersebut menjadi tantangan serius dalam penanganan kesehatan jiwa di Indonesia.
“Dari sekitar 3 juta orang dengan depresi, baru 12,7 persen yang mendapatkan pengobatan. Artinya, sembilan dari 10 orang dengan depresi belum terjangkau layanan kesehatan. Beban tertinggi justru berada pada kelompok anak muda usia 15 hingga 24 tahun,” kata Endang, dikutip dari laman Kemenkes.
Selain rendahnya akses pengobatan, stigma sosial masih menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mencari pertolongan medis. Kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa.
Data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023 menempatkan gangguan jiwa sebagai penyebab terbesar kedua Years Lived with Disability (YLD) atau tahun hidup dengan disabilitas di Indonesia.
Depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia menjadi kontributor utama terhadap beban tersebut.
Kemenkes juga telah melakukan skrining kesehatan jiwa terhadap 71,86 juta penduduk berusia di atas tujuh tahun melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta layanan pemeriksaan kehamilan dan pascapersalinan.
Pemeriksaan tersebut menemukan indikasi gejala depresi paling tinggi pada kelompok ibu hamil dan ibu nifas.
“Hasil skrining menunjukkan indikasi gejala depresi tertinggi ditemukan pada kelompok ibu hamil dan ibu nifas, yakni 7,1 persen. Sementara itu, pada kelompok usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 2,3 persen,” jelas Endang.
INDONESIA KEKURANGAN PSIKIATER
Keterbatasan tenaga kesehatan jiwa dan ketimpangan distribusinya di berbagai daerah turut mempersulit akses masyarakat terhadap pengobatan.
Hingga 1 September 2026, Indonesia tercatat hanya memiliki 1.495 psikiater atau setara satu psikiater untuk sekitar 180.000 penduduk.
Rasio tersebut masih jauh dari standar acuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni satu psikiater untuk setiap 30.000 penduduk.
Sementara itu, dari 3.513 psikolog klinis yang terdaftar secara nasional, baru 213 orang ditempatkan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Saat ini, sebanyak 6.549 puskesmas atau sekitar 64 persen dari seluruh puskesmas di Indonesia telah mampu menyediakan pelayanan kesehatan jiwa.
Kemenkes menargetkan seluruh puskesmas dapat memberikan layanan tersebut dalam dua tahun mendatang. Sebanyak 932 puskesmas juga telah disiapkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
Untuk mendukung perluasan layanan, Kemenkes meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa sebagai panduan penanganan awal bagi tenaga kesehatan di puskesmas.
Panduan tersebut mencakup pendekatan promotif dan preventif untuk berbagai kelompok usia, mulai dari ibu hamil, anak-anak dan remaja, orang dewasa hingga lansia.
“Buku saku ini disusun bersama para ahli dari organisasi profesi sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dalam menindaklanjuti hasil skrining di lapangan,” tutur Endang.
Selain layanan tatap muka, pemerintah menyediakan layanan dukungan kesehatan jiwa melalui Healing119.id yang telah diakses oleh 284.916 pengguna melalui panggilan telepon maupun percakapan daring.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono turut menekankan pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan yang inklusif, termasuk bagi anak-anak dengan kondisi neurodivergen.
Menurutnya, persoalan kesehatan jiwa tidak seharusnya menjadi alasan seseorang mengalami pengucilan dalam kehidupan sosial maupun pendidikan.
“Kesulitan yang dialami anak saat ini tidak menentukan masa depannya. Kita ingin mereka yang mengalami masalah kejiwaan tidak lagi dimarginalisasikan, tetapi kita rangkul,” kata Dante.

