loading…

DPR RI bersama pemerintah sepakat mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi UU pada Rapat Paripurna yang digelar besok atau Selasa, 6 Oktober 2026. Foto: Achmad Al Fiqri

JAKARTA – DPR RI bersama pemerintah sepakat mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi UU pada Rapat Paripurna yang digelar besok atau Selasa, 6 Oktober 2026. Kesepakatan diambil dalam Rapat Pleno Komisi IX DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Maka selanjutnya kita akan mengambil keputusan untuk melanjutkan rancangan undang-undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada pembicaraan tingkat II,” ujar Dasco yang langsung disambut setuju.

Baca juga: RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Atur Profesi Dokter hingga Insinyur yang Bekerja di Luar Negeri

“Dengan demikian RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI,” tambahnya.

Ketua Panja RUU Ketenagakerjaan Putih Sari mengatakan, penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang nasional.

Hal ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja, memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.

Kemudian meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, mewujudkan sistem pengupahan yang adil dan layak, memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, serta mampu mengantisipasi perubahan dunia kerja dan transformasi digital.



–