loading…

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani mengatakan, bakal atur penyetaraan ijazah luar negeri dalam revisi UU Sisdiknas. Foto/SindoNews

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani, mengakui masih terdapat persoalan tata kelola dan administrasi pendidikan di Indonesia, khususnya terkait mekanisme penyetaraan hasil akademik atau ijazah dari luar negeri.

Hal ini diungkapkan Lalu sekaligus menyikapi polemik ijazah milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang belakangan tengah menjadi perbincangan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Lalu, sebagai negara besar, Indonesia memiliki kelemahan mendasar dalam hal ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme penyetaraan ijazah luar negeri agar sah di mata hukum negara.

Baca juga: Doli Kurnia Serang Balik Hasyim usai Disebut Munafik: Dia Lupa Kalau Sudah Dua Kali Dipecat sebagai Ketua KPU

“Kami tentu meminta kepada stakeholders, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal penyetaraan hasil akademik yang ada di luar negeri, itu tentu harus memiliki mekanisme sendiri,” kata Lalu di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).



–