loading…

Acara bertajuk Sertifikasi Halal dan Label Non Halal: Menambah Nilai atau Beban Baru Ekonomi? digelar di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Kewajiban sertifikasi halal rencananya diterapkan secara resmi mulai 18 Oktober 2026. Foto: Ist

JAKARTA – Kewajiban sertifikasi halal rencananya diterapkan secara resmi mulai 18 Oktober 2026 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan jaminan produk kepada konsumen dan membuka peluang peningkatan daya saing produk Indonesia.

Namun, penerapan sertifikasi halal masih mendapatkan sorotan. Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan masih terdapat isu terkait kesiapan dunia usaha, perangkat pelaksana, hingga interpretasi terkait regulasinya.

Baca juga: Memperluas Bisnis UMKM lewat Sertifikasi Halal

“Ini tentunya pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan sebelum bendera start dikibarkan, dan itu baru (situasi) tanpa krisis ekonomi. Tapi kita memasuki situasi di mana dunia sangat dinamis, daya beli masyarakat sedang rendah, sektor riil sedang tertatih, dan ini membuat semakin sahih ide untuk menunda peluncuran,” ujar Wijayanto pada acara bertajuk Sertifikasi Halal dan Label Non Halal: Menambah Nilai atau Beban Baru Ekonomi? di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Kegiatan diskusi ini diselenggarakan oleh Prasasti, Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Segara Research Institute, dan Katadata.

Wijayanto menyoroti masalah regulasi yang perlu dirancang sebaik mungkin sebelum diimplementasikan. Regulasi perlu dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh konsumen dan pelaku usaha sehingga bisa dijalankan dengan sempurna. Dengan begitu bisa memberikan jaminan keamanan, termasuk dari sisi dampak hukum ke depannya.

“Prinsipnya biarkan regulasi sederhana tapi bisa dijalankan dengan sempurna daripada kita memaksakan regulasi yang terkesan sempurna, tapi implementasi alakadarnya. Menurut saya kalau regulasi sudah diluncurkan harus tegas dan pelaksanaannya bagus. Kita harus jaga risiko yang dihadapi konsumen, pengusaha, bahkan aparat pemerintah, kuncinya itu,” ujarnya.



–