
loading…
Andi Purwono Amir. FOTO/Dok.Unwahas
Staf Ahli Rektor Unwahas Semarang
Sekretaris MUI Jateng
SAAT ini proses revisi undang-undang pengelolaan zakat tengah berlangsung. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor 97/PUU-XXII/2024 dan nomor 54/PUU-XXIII/2025 menolak permohonan uji materi terkait UU Zakat namun memerintahkan pembentuk DPR dan Pemerintah untuk segera merevisi UU 23/2011 paling lambat dalam waktu 2 tahun. Mandat kepada pembentuk undang-undang ini menjadi momentum berharga dalam upaya bersama menguatkan pengelolaan zakat.
Secara filosofis dalam kajian ilmu politik, negara memiliki fungsi vital di bidang perlindungan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam menjalankan fungsi penting tersebut, negara dibekali dengan otoritas (kewenangan) kuat dalam bertindak dan bersifat all embracing (menangani semua urusan). Bahkan demi tatanan dan ketertiban umum, negara dibekali dengan kewenangan paksaan (coercion) berdasarkan hukum (Soelistyati: 1987).
Termasuk dalam kaitan tersebut adalah kehadiran negara dalam pengelolaan zakat. Meski zakat adalah ranah agama, namun demi keteraturan dan ketertiban umum, negara perlu hadir. Tanpanya, dikhawatirkan tujuan mulia zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan umum menjadi sulit terwujud.
Pada saat bersamaan, zakat memiliki peran yang strategis dalam pengentasan kemiskinan dan aksi kemanusiaan. Keterlibatan negara ini secara teologis-yuridis Islam dibenarkan untuk untuk menjamin mashlahah ‘ammah (kebaikan umum). Negara bertindak sebagai regulator dan pengawas utama agar penghimpunan dan pendayagunaan zakat berjalan tepat sasaran sesuai syariat. Badan atau lembaga negara yang berfungsi menanganinya juga bisa dibentuk dengan kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan.
Kementerian Agama RI juga telah mulai merumuskan materi substansi untuk draf perubahan UU Zakat. Bahkan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 nomor urut 18 di DPR RI. Arah pengaturan baru dalam RUU Perubahan UU Pengelolaan Zakat yang meliputi beberapa poin krusial seperti fungsi kelembagaan; penguatan legalitas amil komunitas dan kearifan lokal; optimalisasi hak muzaki dan reformasi insentif fiskal, serta digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola.

Leave a Reply