loading…

Prajurit TNI saat disidang di peradilan militer. Foto/Dok SindoNews

JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah dan lembaga penegak hukum segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Peradilan Militer. Dia menyatakan, tenggat waktu dua tahun yang diberikan MK tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda reformasi peradilan militer.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan harus mulai membahas langkah tindak lanjut putusan tersebut.

“Jadi tanpa harus menunggu 2 tahun, harusnya MA, Kejaksaan Agung, ya, bahkan penyidik-penyidik Polri, sudah mulai bagaimana membahas ini semua. Kemenkum, Kemenham, Kemenko Polkam, harus sudah membahas ini semua, jangan menunggu 2 tahun,” kata Isnur dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (17/10/2026).

Baca juga: MK Perintahkan Revisi UU Peradilan Militer, Komisi I DPR: Perlu Dilakukan Komprehensif

Menurut Isnur, pembenahan peradilan militer perlu segera dilakukan untuk memastikan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili melalui peradilan umum. Dia juga meminta masyarakat sipil yang selama ini memperjuangkan reformasi peradilan militer dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.

“Dan masyarakat sipil yang selama ini berjuang harus diajak. Harus dilibatkan, ikut merumuskan, jangan cuma jadi di pinggiran gitu. Harus partisipasinya maksimal,” ujarnya.



–