loading…

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong optimalisasi belanja pengadaan pemerintah untuk memperkuat produk lokal. FOTO/dok.SindoNews

JAKARTA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong optimalisasi belanja pengadaan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp929,4 triliun pada 2026 untuk memperkuat industri nasional, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dan memperluas peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut dilakukan melalui Business Matching LKPP 2026 di Jakarta pada 14–15 Oktober guna mempertemukan kebutuhan pengadaan kementerian dan lembaga dengan kemampuan pelaku usaha.

“Kita ingin setiap rupiah belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan transaksi, tetapi juga menggerakkan produksi, membuka kesempatan kerja, memperkuat industri nasional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (17/10/2026).

Baca Juga: Belanja Negara Tembus Rp2.660 Triliun per September 2026, Melonjak 19%

Sarah mengatakan nilai belanja pengadaan pemerintah pada tahun anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp929,4 triliun atau setara 30% dari total APBN. Sementara itu, nilai transaksi produk dalam negeri hingga 13 Oktober 2026 tercatat sekitar Rp389,2 triliun atau 91,3% dari total transaksi penyedia.

Menurut Sarah, Business Matching LKPP 2026 bertujuan menyelaraskan kebutuhan pengadaan dengan kemampuan pasar, memberikan informasi yang lebih jelas kepada pelaku usaha, serta mengidentifikasi kendala dan merumuskan tindak lanjut pengadaan di kementerian dan lembaga. Pengadaan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pemerintah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Kita harus memastikan bahwa belanja pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang tepat mutu, tepat waktu, efisien, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” kata Sarah.



–