
loading…
BADKO HMI Kalimantan Tengah mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut kasus karhutla secara transparan dan adil. FOTO/Dok.Sindonews
Restu menegaskan, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara profesional berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum, kata dia, tidak boleh dipengaruhi latar belakang ekonomi, jabatan, maupun kedekatan pihak yang diperiksa dengan kekuasaan.
“Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut keselamatan masyarakat, kesehatan publik, dan tanggung jawab negara dalam melindungi sumber daya alam. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara profesional dan terbuka kepada masyarakat.
ujar Restu dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).
Dia juga mendorong pemeriksaan terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran. Proses tersebut perlu mengacu pada bukti lapangan, data satelit, dokumen perizinan, serta hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
Namun, Restu mengingatkan bahwa keberadaan titik panas di wilayah konsesi tidak serta-merta membuktikan perusahaan pemegang izin sebagai penyebab kebakaran. Temuan tersebut harus diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan apabila terdapat indikasi pelanggaran.

Leave a Reply