loading…

Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI, M. Cholil Nafis memandang terhambatnya mandat jaminan produk halal secara langsung menahan potensi perputaran ekonomi umat di sektor riil. Foto/Dok

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) menilai keputusan pemerintah yang kembali menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal berpotensi menghambat laju akselerasi dan mengurangi potensi nilai ekonomi syariah nasional. Langkah pelonggaran dipandang memperlambat integrasi sektor riil barang halal yang semestinya menjadi muara utama dari perputaran dana industri keuangan syariah di tanah air.

Penegasan tersebut merespons kebijakan resmi pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memutuskan memperpanjang masa penahapan kewajiban bersertifikat halal hingga 17 Oktober 2028 melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024.

Penyesuaian jadwal dari yang sedianya berlaku efektif per 18 Oktober 2026 ini mencakup produk makanan dan minuman bagi usaha mikro dan kecil (UMK), obat bahan alam, kosmetik, produk kimiawi, sebagian barang gunaan, hingga produk pangan impor.

Baca Juga: Kewajiban Sertifikasi Halal Mundur Jadi Oktober 2028

Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI, M. Cholil Nafis memandang terhambatnya mandat jaminan produk halal secara langsung menahan potensi perputaran ekonomi umat di sektor riil. Ketiadaan kewajiban yang mengikat membuat diferensiasi bisnis syariah kehilangan daya ungkit untuk memperbesar dampak pasar yang nyata.

“Mengganggu (akselerasi ekonomi syariah) tidak, tapi tidak memperlancar, iya. Harusnya ekonomi syariah itu landing-nya kepada halal karena jika hanya bermain di produk keuangan, impact-nya kecil, dan ketika tidak wajib halal, perkembangan ekonomi syariah pasti melambat,” ujar Cholil selepas acara Ijtima Sanawi MUI-OJK di Jakarta, Selasa (20/10/2026).



–