loading…

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Rina Sa’adah saat mengikuti forum CBD COP17 di Yerevan, Armenia. FOTO/IST

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Rina Sa’adah, mendorong penguatan demokrasi hijau atau green democracy sebagai landasan untuk melahirkan kebijakan hijau di seluruh sektor pembangunan. Menurutnya, komitmen menjaga lingkungan harus tercermin dalam keputusan politik, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Pesan tersebut menjadi bagian dari pandangan yang dibawa Rina dalam keikutsertaannya pada forum CBD COP17 di Yerevan, Armenia.

“Green democracy harus melahirkan green policy di semua sektor. Artinya, setiap keputusan politik dan kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang,” ujar Rina dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, demokrasi hijau menuntut proses pengambilan keputusan yang terbuka, partisipatif, dan berpihak pada keberlanjutan. Masyarakat yang terdampak kebijakan perlu mendapat ruang untuk menyampaikan pandangan, mengakses informasi, serta mengawasi pelaksanaannya.

“Petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, perempuan, dan generasi muda harus memiliki ruang untuk didengar. Pengalaman mereka penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan di lapangan,” katanya.

Rina menegaskan bahwa prinsip kebijakan hijau perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari sektor pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi, industri, transportasi, hingga pariwisata dan pendidikan. Setiap sektor memiliki tanggung jawab untuk mengurangi tekanan terhadap alam sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Dalam sektor pangan, misalnya, kebijakan perlu mendorong produksi yang menjaga kesehatan tanah, ketersediaan air, dan keberlanjutan penghidupan petani. Di sektor kelautan, perlindungan ekosistem harus berjalan bersama penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Sementara dalam energi dan industri, arah pembangunan perlu memperhatikan efisiensi sumber daya, pengurangan pencemaran, dan perlindungan pekerja dalam proses transisi.



–