
loading…
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Ilumni FH Unpar) Noverizky Tri Putra membawa komitmen untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Foto: Istimewa
Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman, kepemimpinan Noverizky di LBH Ilumni FH Unpar diharapkan dapat memperkuat profesionalisme lembaga, memperluas akses pendampingan hukum, dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, khususnya kelompok rentan. Salah satu perkara yang menjadi fokus awal LBH Ilumni FH Unpar di bawah kepemimpinannya adalah dugaan kekerasan terhadap seorang anak di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam perkara tersebut, LBH tidak hanya mengawal proses hukum, tetapi juga menyoroti kebutuhan perlindungan terhadap korban dan keluarganya yang mengaku mendapat ancaman dari pihak keluarga terduga pelaku. Penunjukan Noverizky berlangsung di tengah kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang tidak hanya membantu menyelesaikan perkara, tetapi juga memastikan hak-hak warga terlindungi.
Baca juga: Dirikan LBH, Jro Bima: Perindo Bali Harus Jadi Rumah Keadilan
Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya, persoalan hukum kerap menjadi tantangan berlapis, mulai dari memahami prosedur, mengumpulkan bukti, berhadapan dengan aparat penegak hukum, hingga menghadapi tekanan selama proses berjalan. Bagi Noverizky, keberadaan lembaga bantuan hukum memiliki peran strategis.
LBH diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, pendampingan, dan pembelaan hukum, sekaligus membantu memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan. Dia ingin menempatkan LBH Ilumni FH Unpar sebagai lembaga yang responsif terhadap persoalan masyarakat, mengedepankan profesionalisme, dan memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak-hak korban.
“LBH harus hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dan memperjuangkan hak-haknya. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang semestinya,” kata Noverizky melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/10/2026)
Indonesia secara konstitusional menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan negara hukum, yakni setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi.
Jaminan tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi ini menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan layanan yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima yang memenuhi kriteria, khususnya orang atau kelompok orang miskin.
Ruang lingkupnya mencakup persoalan pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan. Meski kerangka hukum telah tersedia, akses terhadap keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan.

Leave a Reply