
loading…
Firman Tendry Masengi, Direktur Eksekutif RECHT Institute. Foto/Dok. SindoNews
Direktur Eksekutif RECHT Institute
MANTAN Menteri Perdagangan sekaligus mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Muhammad Lutfi, melontarkan polemik yang mengguncang perdebatan tentang kedaulatan ekonomi Indonesia. Ia menyoroti sumbangan sebesar 101 juta dolar Singapura, yang diberitakan setara dengan sekitar Rp1,7 triliun, dari Low Tuck Kwong untuk pendidikan dan beasiswa di Singapura. Kekayaan pengusaha tersebut dibangun melalui bisnis batu bara di Indonesia.
Lutfi mempertanyakan keadilan sosial di balik sumbangan itu, menghubungkannya dengan peralihan kepemilikan saham PT Bayan Resources Tbk. kepada putri Low yang berkewarganegaraan Singapura, serta menyinggung kewajiban divestasi di sektor pertambangan. Ia kemudian mendukung pengambilalihan 30,25 persen saham Bayan oleh PT Jhonlin Baratama sebagai langkah memperkuat kepemilikan modal nasional. Nilai transaksi tersebut diberitakan mencapai sekitar Rp26,1 triliun. Namun, persoalan yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada ke mana seorang pengusaha menyumbangkan kekayaannya.
Pertanyaan mendasarnya ialah apakah konstitusi, hukum perseroan, hukum pasar modal, dan regulasi pertambangan Indonesia sungguh-sungguh menjamin bahwa kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Polemik ini memperlihatkan ketegangan klasik dalam ekonomi politik: kekayaan yang lahir dari eksploitasi sumber daya alam dapat terakumulasi di tangan privat, sementara manfaat sosialnya tidak selalu terdistribusi secara sebanding. Perusahaan membukukan keuntungan, kapitalisasi pasar meningkat, dan pemegang saham mengakumulasi kekayaan.
Namun, masyarakat masih mempertanyakan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan, kerusakan ekologis, serta keberlanjutan kehidupan di sekitar wilayah pertambangan. Di antara angka-angka yang mengesankan itu, ada satu pertanyaan yang tidak boleh diabaikan: siapa sesungguhnya yang paling menikmati kekayaan bumi Indonesia, dan siapa yang menanggung ongkos sosial serta ekologisnya?
Kritik terhadap ketimpangan tersebut harus dibangun di atas pijakan hukum yang tepat. Sumbangan ke luar negeri tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum. Setiap orang pada prinsipnya berhak menggunakan kekayaan yang diperoleh secara sah untuk kegiatan filantropi, termasuk lintas negara, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Demikian pula, kewarganegaraan seseorang tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran investasi atau penyimpangan kewajiban divestasi. Status penanaman modal, struktur kepemilikan, objek perizinan, dan kewajiban hukum perusahaan harus diperiksa berdasarkan peraturan serta dokumen yang relevan.
Kritik yang kuat tidak memerlukan tuduhan yang belum terbukti; ketajamannya justru terletak pada kemampuan mengungkap persoalan struktural yang dapat diuji secara hukum. Karena itu, kontroversi ini tidak boleh berhenti pada moralitas seorang konglomerat.
Filantropi merupakan pilihan privat, sedangkan pemenuhan hak atas pendidikan merupakan kewajiban publik yang tidak boleh digantungkan pada kemurahan hati pemilik modal. Negara tidak dapat menggantikan tanggung jawabnya dengan berharap orang kaya menyumbangkan sebagian hartanya. Sebaliknya, negara juga tidak berwenang memaksakan tujuan sumbangan pribadi hanya karena kekayaan penyumbang berasal dari kegiatan usaha di Indonesia. Meskipun sumbangan untuk dana pendidikan di Singapura tersebut sungguh menyakitkan rakyat Indonesia pemilik sah kekayaan alam ini.
Yang harus diuji ialah apakah sistem perpajakan, penerimaan negara, kewajiban pertambangan, perlindungan lingkungan, dan kebijakan pendidikan telah dirancang serta dijalankan secara adil. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Rumusan ini bukan ornamen konstitusional yang cukup dikutip dalam pidato kenegaraan. Ia merupakan mandat yang membatasi sekaligus mengarahkan kekuasaan negara dalam mengelola sumber daya alam.
Pemerintah tidak cukup hanya menerbitkan izin, memungut penerimaan, dan memastikan kegiatan usaha berlangsung. Negara juga harus menjamin bahwa penguasaan sumber daya alam menghasilkan manfaat publik, melindungi lingkungan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, dan tidak membebankan kerugian pembangunan kepada masyarakat yang paling rentan.
Frasa “dikuasai oleh negara” tidak berarti seluruh saham perusahaan tambang harus dimiliki langsung oleh pemerintah atau warga negara Indonesia. Penguasaan negara memiliki makna konstitusional yang lebih luas, mencakup kewenangan menetapkan kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan publik.
Kepemilikan nasional dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan, tetapi bukan satu-satunya ukuran kedaulatan ekonomi. Perusahaan yang dimiliki warga negara Indonesia pun dapat mengabaikan kepentingan masyarakat, sedangkan investasi asing tidak dengan sendirinya bertentangan dengan konstitusi apabila tunduk pada hukum dan menghasilkan manfaat publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Prinsip tersebut memperoleh penegasan penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai ketenagalistrikan dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai minyak dan gas bumi. Dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan sejumlah ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terutama ketentuan yang berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan sektor hulu.

Leave a Reply