
loading…
Ilustrasi pejabat negara penyebar hoaks. Foto: AI
“Menurut pendapat saya, pejabat negara tetap dapat dipidana dan bahkan hukumannya dapat diperberat apabila tindak pidana dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana jabatannya,” ujar Suparji saat dihubungi, Sabtu (24/10/2026).
Merujuk Pasal 58 juncto Pasal 59 KUHP, ia berkata, pidana pejabat negara dapat diperberat paling banyak sepertiga dari ancaman maksimal. “Artinya, ancaman 6 tahun dapat menjadi 8 tahun penjara apabila syarat pemberatan terpenuhi,” kata Suparji.
Baca juga: Pejabat Negara Sebarkan Hoaks, Pakar Hukum: Bisa Diproses Pidana dan Perdata
Hal itu dilandasi lantaran pejabat negara mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk menjaga kebenaran informasi dan kepercayaan publik. “Karena itu, jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh kekebalan hukum, melainkan harus disertai pertanggungjawaban yang lebih tinggi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Suparji berkata, pelaku penyebaran hoaks dapat dipidana apabila terbukti dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.

Leave a Reply