loading…

Candra Fajri Ananda, Dosen/Guru Besar FEB Universitas Brawijaya. Foto/Dok. SindoNews

Candra Fajri Ananda
Dosen/Guru Besar FEB Universitas Brawijaya

Fenomena yang muncul di ruang publik tidak selalu dapat dipahami hanya dari apa yang terlihat. Di balik pernyataan, tindakan, atau dukungan terhadap suatu isu, dapat berlangsung pertemuan berbagai kepentingan yang tidak seluruhnya disampaikan secara terbuka.

Kehadiran media sosial menambah kompleksitas tersebut karena suatu peristiwa dapat dibingkai, disebarluaskan, dan diberi penekanan tertentu sehingga membentuk persepsi masyarakat. Karena itu, perhatian publik terhadap sebuah fenomena perlu disertai sikap kritis untuk menelaah konteks, pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya tujuan lain di balik narasi yang mengemuka.

Setiap pelaku membawa kepentingan yang terbentuk dari posisi, kebutuhan, nilai, dan tujuan masing-masing. Kesamaan sikap terhadap suatu persoalan tidak serta-merta menunjukkan kesamaan alasan maupun hasil yang ingin dicapai. Sebagian pihak mungkin berupaya memperjuangkan perubahan, sementara pihak lain berkepentingan membangun citra, mempertahankan pengaruh, atau memperoleh manfaat ekonomi dan politik.

Perbedaan tersebut memungkinkan terbentuknya kerja sama yang bersifat sementara, yakni ketika sejumlah pelaku mendukung agenda yang sama meskipun memiliki orientasi yang berlainan. Dalam situasi demikian, dukungan perlu dipahami melalui keterkaitan antara pernyataan, tindakan, dan manfaat yang diperoleh setiap pihak.

Pemahaman yang lebih utuh menuntut kehati-hatian agar masyarakat tidak mudah menerima narasi yang tampak meyakinkan, sekaligus tidak tergesa-gesa menganggap setiap tindakan sebagai bentuk manipulasi. Penilaian perlu bertumpu pada bukti, konsistensi perilaku, keterbukaan informasi, serta dampak nyata yang ditimbulkan.

Media sosial dapat menjadi sarana partisipasi dan pengawasan, tetapi juga membuka ruang bagi pembentukan opini yang menguntungkan kepentingan tertentu. Dengan membaca hubungan antarpelaku secara cermat, masyarakat dapat membedakan aspirasi bersama dari kepentingan yang menggunakan perhatian publik sebagai sarana pencapaian tujuan.

Menalar Kebenaran, Mengawasi Kekuasaan
Di tengah derasnya informasi dan persaingan kepentingan di ruang publik, masyarakat perlu mencari kebenaran melalui pemeriksaan bukti serta pemahaman terhadap hukum. Akan tetapi, kebenaran faktual perlu dibedakan dari kepatuhan hukum, di mana suatu pernyataan dinilai benar berdasarkan kesesuaiannya dengan kenyataan yang dapat diverifikasi, sedangkan suatu tindakan dinilai sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Konstitusi memberikan dasar untuk menilai apakah penggunaan kekuasaan dan pembentukan hukum menghormati hak warga negara. Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan prinsip negara hukum, sementara Pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sebab itu, masyarakat perlu memeriksa sekaligus dasar faktual suatu klaim, dasar hukum suatu tindakan, dan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional.



–