Indonesia Ingin Setop Ekspor Energi Lewat Singapura

JAKARTA: Pemerintah Indonesia berencana menghentikan pengiriman energi dan mineral melalui Singapura dan mengarahkan ekspor langsung ke negara tujuan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menegaskan, Indonesia belum akan mengekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat karena kebutuhan dalam negeri masih menjadi prioritas.

Bahlil menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11). Menurutnya, pengiriman sumber daya alam Indonesia tidak perlu lagi melewati negara perantara.

”Saya perintahkan jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam lewat transit negara tertentu. Enggak boleh lagi sumber daya alam dari sektor ESDM, mau kirim barang ke China, tidak boleh mampir di negara yang itu. Langsung saja,” ujar Bahlil seperti dikutip Kompas.id.

Instruksi tersebut juga berlaku bagi ekspor gas alam cair (LNG). Bahlil meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM serta Kepala SKK Migas memastikan pengiriman LNG ke Jepang dan Korea dilakukan secara langsung tanpa transit.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno belum mengetahui bagaimana mekanisme teknis pengalihan pengiriman menjadi ekspor langsung secara terperinci. Ia memperkirakan, sekitar 50 juta ton batubara Indonesia diekspor melalui Singapura. 

Langkah ini menyusul keputusan Bahlil pada pekan sebelumnya untuk mengurangi pasokan gas pipa ke Singapura. Dari total 409,55 miliar british thermal unit (MBTU) gas yang seharusnya disalurkan, sebanyak 31 MBTU dialihkan ke Batam dan Bintan.

EKSPOR LISTRIK KE SINGAPURA BELUM PRIORITAS

Bahlil menegaskan, Indonesia belum siap memasok listrik ke Singapura dalam waktu dekat karena kebutuhan nasional masih harus dipenuhi.

“Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat bisa ekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada,” ujar Bahlil, dikutip dari Kompas.com.

Bahlil juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba memengaruhi proses perizinan ekspor listrik, termasuk melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Ia menegaskan, kewenangan penerbitan izin sepenuhnya berada di Kementerian ESDM.

“Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di (Kementerian) ESDM, bukan Danantara,” tegasnya.

Menurut Bahlil, keputusan perdagangan sumber daya energi harus mengutamakan kepentingan dan kedaulatan Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak dapat didikte negara lain dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan mengenai harga menjadi hambatan utama ekspor listrik hijau ke Singapura. Kedua pemerintah masih berunding mencapai harga yang saling menguntungkan, dengan penetapan harga ekspor berada di tangan pemerintah Indonesia.

“Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua pihak. Tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu,” kata Bahlil pada 7 Juli 2026.

Rencana tersebut merupakan bagian dari kerja sama energi Indonesia-Singapura yang mencakup tiga nota kesepahaman, yakni ekspor listrik hijau, pengembangan kawasan industri hijau, serta penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS). Ketiganya ditandatangani pada tahun sebelumnya.

TANTANGAN LOGISTIK DAN DAYA SAING INDONESIA

Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan ekspor langsung memerlukan pembenahan infrastruktur, efisiensi logistik, dan kepastian hukum di Indonesia.

Praktisi dan pengajar hubungan internasional Dinna Prapto Raharja menilai, pendekatan pemerintah menghentikan ekspor melalui Singapura cenderung konfrontasional. Indonesia seharusnya memprioritaskan perbaikan iklim usaha dan kelancaran ekspor-impor agar pelaku bisnis memiliki alasan ekonomi menggunakan fasilitas dalam negeri.

Menurut Dinna, posisi Singapura sebagai pusat perdagangan regional ditopang keunggulan jaringan bisnis, efisiensi layanan, dan kepastian berusaha.

”Betul bahwa Singapura itu sampai saat ini punya daya ungkit lebih besar di kawasan, termasuk terhadap Indonesia, dalam bidang ekonomi. Saya mau katakan bahwa capaian tersebut hendaknya tidak di-frame sebagai ’kecurangan’ Singapura, tetapi di sana ada unsur ’daya saing Singapura’ yang berkembang gara-gara Indonesia juga membutuhkan dukungan dari Singapura karena Singapura punya jejaring bisnis dan bisa menjamin kepastian usaha yang juga menentukan terjadi tidaknya suatu transaksi bisnis internasional,” tutur Dinna kepada Kompas.

Ia mencontohkan keunggulan pelabuhan Singapura dalam efisiensi dan layanan logistik. Penelitiannya mengenai pelabuhan ikan kedua negara menemukan perbedaan signifikan dalam fasilitas dan pelayanan. Kapal nelayan Indonesia bahkan lebih mudah mencapai Singapura karena kondisi arus laut, selain peluang harga jual lebih baik.

Dinna mengingatkan pemerintah agar mendukung hubungan business-to-business, bukan mencurigai pengusaha Indonesia melakukan pelanggaran perdagangan. Dugaan manipulasi nilai transaksi ekspor atau under-invoicing harus dibuktikan secara hukum sebelum dijadikan dasar tindakan pemerintah.

”Apakah hal ini dipikirkan oleh pemerintah? Alih-alih menekan Singapura, yang akan gugur adalah pebisnis Indonesia dan ekonomi Indonesia,” katanya.

Sementara itu, ekonom CORE Indonesia Dipo Ramli menjelaskan bahwa transit ekspor melalui Singapura dipengaruhi kesiapan fasilitas logistik. Pengiriman komoditas dalam jumlah besar membutuhkan kapal berkapasitas tinggi untuk menekan biaya transportasi dan asuransi, sementara tidak semua pelabuhan Indonesia cukup dalam untuk melayaninya.

Dipo menambahkan, kepercayaan pembeli internasional bergantung pada kepastian penyelesaian sengketa. Salah satu persoalan Indonesia adalah lemahnya mekanisme arbitrase ketika komoditas yang dikirim tidak sesuai spesifikasi.

Karena itu, Dipo menilai, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola ekspor, memperjelas aturan teknis, dan melengkapi infrastruktur. Jika fasilitas domestik memadai dan proses ekspor efisien, kebutuhan transit melalui negara lain akan berkurang dengan sendirinya.