Amankan APBN Sisa Akhir 2026, Pemerintah Tarik Utang Rp32 Triliun

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi untuk mengamankan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2026, termasuk opsi penarikan pinjaman program senilai USD1,8 miliar atau sekitar Rp32 triliun dari mitra bilateral dan multilateral. Pemerintah juga mengoptimalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik serta mempertimbangkan penerbitan surat utang valuta asing dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan global.

“Kita masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler setiap hari Selasa, jadi enam kali lelang SUN dan enam kali lelang SBSN di kuartal keempat,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa dikutip pada Minggu (11/10/2026).

Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Rp494,3 Triliun per September 2026

Suminto mengatakan opsi pinjaman program senilai USD1,8 miliar tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada kuartal IV-2026. Kemenkeu juga tengah merampungkan dokumen hukum dan skema transaksi untuk mengantisipasi penerbitan surat utang berdenominasi valuta asing, dengan mempertimbangkan volatilitas dan dinamika pasar keuangan global.

Di pasar domestik, pemerintah menjadwalkan 12 kali lelang SBN reguler sepanjang kuartal IV-2026, terdiri atas enam kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kemenkeu turut menyiapkan dua penerbitan SBN ritel, yakni Saving Bond Ritel (SBR015) dan Sukuk Tabungan (ST017), untuk menjaring dana dari investor domestik.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan SBN menjadi instrumen utama yang menarik aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia. Hingga September 2026, aliran dana asing ke SBN tercatat mencapai Rp131,1 triliun secara kumulatif sejak awal tahun atau year-to-date.