MANILA: ASEAN dan China telah mencapai kesepakatan sementara atas sekitar 80 persen draf Kode Etik Laut China Selatan (Code of Conduct/COC) yang telah lama dirundingkan, kata Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro pada Minggu (15/11).
Dalam konferensi pers seusai hari pertama KTT Pemimpin ASEAN ke-49 di Manila, Lazaro mengatakan, kedua pihak sepakat terus berunding secara konstruktif untuk segera merampungkan kode etik yang efektif dan substantif.
“Yang pasti, belum ada kesepakatan akhir,” kata Lazaro kepada wartawan.
Menurut Lazaro, perbedaan posisi antara negara-negara anggota ASEAN dan China, serta waktu yang dibutuhkan untuk berunding, membuat kesepakatan itu belum bisa dirampungkan tahun ini.
“Kalau diberi waktu sekitar lima hingga enam bulan lagi, kami bisa menyelesaikannya,” katanya.
Filipina, yang memegang keketuaan bergilir ASEAN tahun ini, menjadikan penyelesaian perundingan pada akhir 2026 sebagai salah satu prioritas utama.
Lazaro mengatakan, Filipina telah mencatat kemajuan besar, dengan porsi draf yang disepakati meningkat dari sekitar 50 persen menjadi 80 persen.
Singapura akan mengambil alih keketuaan ASEAN pada 2027, dan Lazaro optimistis perundingan dapat dirampungkan tahun depan.
“Saya yakin Singapura mampu menuntaskan perundingan ini,” katanya.
Kode etik tersebut bertujuan menetapkan aturan untuk mengelola ketegangan di Laut China Selatan yang disengketakan, tempat klaim maritim China tumpang tindih dengan sejumlah negara Asia Tenggara.
Filipina dan China berulang kali bersitegang di perairan yang menjadi salah satu jalur pelayaran utama dunia itu.
Negara ASEAN lainnya, yakni Malaysia, Vietnam, dan Brunei, juga memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China. Meski bukan negara pengklaim, Indonesia juga pernah mengalami bentrokan antara petugas penjaga pantai dan kapal nelayan China di perairan Natuna Utara, yang terletak di tepi Laut China Selatan.
Lazaro menuturkan, para perunding telah mencapai kesepakatan sementara mengenai hubungan antara Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) tahun 2002 dan rancangan kode etik baru.
Berdasarkan kesepakatan itu, deklarasi tersebut akan menjadi landasan bagi kode etik baru yang memuat aturan lebih substantif untuk mengatur perilaku para pihak di perairan tersebut.
Kedua pihak juga sepakat bahwa kode etik tersebut akan menjadi wadah kerja sama maritim praktis dan mekanisme untuk mengelola perbedaan di laut, bukan menyelesaikan sengketa klaim wilayah, kata Lazaro.
Filipina mengawasi sembilan putaran perundingan dan dua pertemuan pejabat senior tahun ini, dengan Malaysia dan China sebagai ketua bersama perundingan kode etik tersebut.

