JAKARTA: Penyaluran bansos akan diarahkan langsung ke rekening sekitar 50 juta masyarakat miskin melalui sistem perlindungan sosial digital pemerintah. Kelompok desil 1 hingga 5 menjadi sasaran program, sementara pembagian rekening kepada penerima ditargetkan mulai kuartal I-2027.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan skema tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui sistem baru, pemerintah akan mengalihkan pendekatan dari subsidi produk menuju bantuan yang diberikan langsung kepada masyarakat melalui rekening penerima.
“Nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah dengan begitu membawa keadilan ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan,” ujar Luhut dalam konferensi pers di kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (10/9), diwartakan CNBC Indonesia.
Menurut Luhut, sekitar 50 juta masyarakat yang menjadi sasaran berasal dari kelompok desil 1 hingga 5.
Meski demikian, pemerintah masih membenahi data untuk memastikan pengelompokan dan penetapan penerima dilakukan secara lebih akurat.
CEK DAN AJUKAN BANSOS BISA PAKAI NIK
Digitalisasi bansos akan menggunakan sistem perlindungan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, serta sistem pembayaran digital.
Sistem digitalisasi bansos tersebut ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026.
Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengecek status maupun mengajukan bansos secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui portal pemerintah.
Identitas penerima akan diverifikasi menggunakan biometrik wajah yang terhubung dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Tahapan berikutnya adalah penyediaan rekening bagi masyarakat penerima bansos. Rekening tersebut ditargetkan mulai dibagikan pada kuartal I-2027 untuk menjadi kanal penyaluran bantuan secara langsung.
“Kami juga akan mempermudah masyarakat untuk membuka rekening bank dan bantuan ini ditransfer langsung ke rekening penerima. Jadi bisa terhindar dari praktik korupsi,” tegas Luhut.
Pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi digital tidak boleh membuat kelompok tersebut tertinggal.
Kementerian PANRB akan mengawal penyederhanaan proses bisnis dan integrasi layanan agar masyarakat tidak lagi harus menghadapi proses manual, pengisian data berulang, maupun sistem pemerintah yang tidak saling terhubung.
Pemerintah provinsi juga akan diperkuat perannya dalam penerapan sistem di kabupaten dan kota, termasuk dari sisi kesiapan sumber daya manusia, kanal pelayanan, pendampingan masyarakat, hingga penyelesaian kendala implementasi.
Luhut menyebut anggaran bansos dapat didukung dari berbagai penghematan yang diperoleh melalui digitalisasi pemerintahan. Menurut perkiraannya, transformasi tersebut berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp1.200 triliun, meski nilainya masih dapat berubah dalam implementasi.