JAKARTA: Biaya pelunasan haji 2027 yang harus dibayar rata-rata jemaah turun dari Rp26,43 juta menjadi Rp23,43 juta setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui subsidi tambahan Rp3 juta per orang. Keputusan itu diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setelah pemerintah dan DPR menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
Penetapan biaya tersebut dilakukan dalam rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10).
“Sudah berkomunikasi dengan bapak Presiden. Bapak Presiden memberikan subsidi sebesar Rp3 juta untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)” kata Dasco dalam rapat tersebut.
Pemerintah dan DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp98.466.351 per jemaah.
Dari total biaya penyelenggaraan tersebut, Bipih atau porsi yang menjadi tanggungan jemaah ditetapkan sebesar Rp54.317.360,07 atau sekitar 55 persen.
Jumlah itu kemudian dikurangi setoran awal Rp25 juta dan saldo nilai manfaat sebesar Rp3,4 juta yang tercatat dalam rekening virtual jemaah.
Dengan perhitungan tersebut, rata-rata pelunasan sebelum subsidi tambahan mencapai Rp26,43 juta.
“Dengan subsidi Rp3 juta, maka jemaah cukup melunasi Rp23,43 juta per jemaah,” jelas Dasco.
SUMBER SUBSIDI HAJI 2027
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim mengatakan subsidi tambahan berasal dari dana pemerintah yang dikelola Kementerian Keuangan.
Namun, ia belum mengungkap sumber anggaran secara terperinci maupun total dana yang akan dialokasikan untuk kebijakan tersebut.
“Yang jelas, itu yang diputuskan Presiden. Menteri Keuangan yang atur. Presiden tidak ingin jemaah terbebani dengan biaya yang tinggi. Itu saja,” kata Irfan, dikutip Bloomberg Technoz.
Menurut Irfan, struktur pembiayaan haji telah diperhitungkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan haji.
Perhitungan BPIH 2027 menggunakan asumsi nilai tukar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) dan Rp4.666,67 per riyal Arab Saudi.
Komponen biaya penyelenggaraan haji terbagi menjadi pembiayaan di Indonesia dan Arab Saudi.
Untuk kebutuhan di dalam negeri, anggaran mencakup layanan akomodasi, konsumsi, pelindungan jemaah, pelayanan embarkasi dan debarkasi, dokumen perjalanan, perlengkapan haji, serta biaya hidup atau living cost.
Pembiayaan juga mencakup pembinaan jemaah, pelayanan umum, dan pengelolaan BPIH.
Sementara di Arab Saudi, biaya dialokasikan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi melalui layanan fullboard syarikah, serta pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Komponen lainnya meliputi pelindungan jemaah, pelayanan umum, pengelolaan BPIH, serta biaya penerbangan yang disesuaikan dengan embarkasi keberangkatan di Indonesia.
Pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga avtur.
Apabila terjadi kekurangan dana karena kenaikan harga bahan bakar penerbangan, pemerintah mengusulkan agar tambahan biaya tersebut menjadi tanggung jawab negara demi menjaga kelancaran penyelenggaraan haji.

