
loading…
Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Eko Yuliarti Siroj. Foto: Istimewa
Dia menilai bahwa karhutla tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan atau bencana musiman. Karhutla merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, keberlangsungan ekonomi keluarga, keselamatan anak-anak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Tapi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat. Ada balita yang terancam kesehatannya, ibu hamil yang harus menghadapi risiko paparan asap, anak sekolah yang terganggu belajarnya, keluarga yang kehilangan penghidupan, dan generasi yang masa depannya ikut dipertaruhkan. Kita tidak boleh menganggap situasi seperti ini sebagai sesuatu yang biasa terjadi,” tegas Eko, dikutip Sabtu (17/10/2026).
Baca juga: Jutaan Warga Terdampak Asap Karhutla, DPR Dorong Evaluasi Pejabat yang Tak Capai Target
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026, luas indikatif lahan terbakar di Kalimantan Barat sejak awal tahun hingga 28 September telah mencapai sekitar 38.310,86 hektare. Pada 29 September 2026, BNPB juga mencatat penanganan kebakaran seluas 363,44 hektare di Sumatera Selatan, 157,3 hektare di Kalimantan Tengah, serta 105,5 hektare di Jambi.
Angka-angka harian tersebut menggambarkan besarnya pekerjaan penanganan karhutla di lapangan dan tidak boleh dijumlahkan begitu saja sebagai luas kebakaran nasional. Sementara itu, laporan BNPB pada 10 Oktober 2026 menunjukkan bahwa karhutla juga dilaporkan di sejumlah wilayah di luar enam provinsi prioritas, termasuk Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

