Aparat penegak hukum mengerahkan 18.504 personel keamanan di enam zona yang telah ditetapkan di Jakarta untuk menjaga ketertiban pada Kamis. Mereka juga mengalihkan arus lalu lintas di sekitar kompleks parlemen.
Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang sebagai bagian dari “tindakan preventif” untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah gangguan keamanan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, seperti dilaporkan Antara.
Sebanyak 63 orang diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum di Jakarta Timur, sedangkan dua lainnya diamankan oleh Direktorat Siber.
Mereka diperiksa untuk mengetahui “peran masing-masing dan apakah ada potensi tindak pidana”, kata Budi.
Kontroversi juga muncul menjelang aksi tersebut. Bank Mandiri sempat membekukan rekening koordinator aksi AMPB, Supriyono, sehingga menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil. Bank BUMN itu kemudian membuka kembali rekening tersebut dan menyatakan pembekuan dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum.
Aksi pada Kamis berlangsung setahun setelah Indonesia dilanda gelombang unjuk rasa menentang tunjangan perumahan anggota DPR yang besar di tengah ketidakpastian ekonomi dan kebijakan penghematan pemerintah.
Aksi pada Agustus dan September tahun lalu memanas setelah seorang pengemudi ojek daring, yang bukan bagian dari demonstrasi, tewas dilindas kendaraan taktis polisi pada 28 Agustus 2025. Tragedi itu memicu lebih banyak aksi menentang kebrutalan polisi.
Setelah gelombang unjuk rasa tersebut, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengganti lima menteri dalam perombakan kabinet.
Anggota polisi yang melindas pengemudi tersebut diturunkan pangkatnya, sementara komandan timnya diberhentikan.