Deni Friawan, peneliti ekonomi di lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, mengatakan, meski Menteri Keuangan berganti, Prabowo kemungkinan tetap mempertahankan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen pada akhir masa jabatannya pada 2029.
“Dengan pergantian dari Purbaya ke Suahasil, pemerintah Prabowo semacam memberikan sinyal ke pasar atau ke pelaku usaha bahwa, ‘oke, saya memang punya ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena itu mengangkat Purbaya yang sangat agresif’,” kata Deni kepada CNA.
“Tapi hari ini pesannya adalah bukan cuma mau tetap mempertahankan itu, tapi mau mencapainya dengan cara yang hati-hati, yang prudens, yang terukur.”
KONTINUITAS, TAPI DENGAN GAYA BERBEDA
Suahasil merupakan ekonom dan teknokrat kawakan yang pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan di era Prabowo dan pendahulunya, Joko Widodo.
Ia juga lama berkarier di dunia akademik di Universitas Indonesia, tempatnya mulai mengajar pada 1999. Suahasil pernah memimpin Lembaga Demografi pada 2005 hingga 2008 dan menjadi guru besar ilmu ekonomi pada 2009.
Pria 55 tahun itu meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, gelar master dari Cornell University, serta PhD bidang ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign.
Deni dari CSIS mengatakan, pengalaman panjang Suahasil sebagai ekonom dan pembuat kebijakan membuat gaya komunikasinya lebih terukur dibanding Purbaya, yang dikenal dengan “gaya koboi”.
“Kata-katanya harus terukur, harus dipikirkan. Karena jangankan berbicara, Menkeu batuk saja pasti direspons sama pasar,” kata Deni.
“Karena Suahasil sudah terbiasa dan dia sadar bahwa setiap perkataannya punya konsekuensi yang besar di pasar, atau bahkan ke kehidupan rakyat banyak, dia pasti akan hati-hati.”
Agung dari Trias Politika Institute menyatakan, perubahan gaya komunikasi publik itu harus terlihat jelas dalam 100 hari pertama Suahasil memimpin Kementerian Keuangan.
Menurut Agung, Suahasil harus berkomunikasi setransparan, setenang, dan sestabil mungkin.
“Ya, kalau memang belum jelas kebijakannya, ‘no comment’ dulu tidak apa-apa. Bukan berarti dengan berkomentar seperti itu Menkeu tidak tahu apa-apa, justru bagus untuk membuat pasar stabil,” kata Agung.