Menurut laporan Washington Post yang mengutip sumber Gedung Putih tahun lalu, Trump menargetkan deportasi 1 juta imigran per tahun.
Rekor deportasi sebelumnya dipegang Barack Obama, lebih dari 400 ribu per tahun, membuat presiden kulit hitam pertama AS itu dijuluki “Deporter in Chief”. Memimpin dua periode, Obama mendeportasi 5,3 juta imigran tanpa dokumen yang sah.
Menurut Harun, untuk mencapai target satu juta deportasi per tahun, pemerintahan Trump tidak hanya memperketat penindakan terhadap imigran tak berdokumen, tetapi juga mempersulit jalur keimigrasian yang sah, termasuk memperlambat dan menaikkan biaya proses naturalisasi bagi pemegang Green Card.
Menurut data dari organisasi advokasi imigran di AS, National Partnership for New Americans, yang dirilis Maret lalu, penolakan naturalisasi di era Trump menjadi 10,5 persen, meningkat dari 8,9 persen di era Biden.
Kondisi ini, kata Harun, akhirnya memaksa banyak pendatang tak berdokumen dari berbagai negara melakukan deportasi mandiri.
Dari 3 juta orang yang telah dideportasi di era Trump, 2,2 juta di antaranya memilih deportasi mandiri. Mereka mendapat tiket pulang ke negara asal serta bantuan tunai sebesar US$2.600 (Rp47 juta). Hingga Januari, lebih dari 100.000 orang telah mendaftar program ini.
“Mustahil dalam waktu 4 tahun (kepemimpinan presiden) bisa (4 juta orang) dideportasi. Jadi salah satu caranya bikin orang resah, ketakutan, sampai akhirnya mereka memulangkan diri sendiri,” kata Harun.
Sejak berkampanye presiden untuk kembali ke Gedung Putih pada 2024, Trump memang menjadikan isu imigran gelap sebagai salah satu kebijakan kunci di bawah jargon ‘Make America Great Again’ (MAGA).
Berulang kali Trump mengatakan bahwa pendatang ilegal, terutama dari Amerika Latin, adalah pembunuh, pengedar narkoba dan teroris.
Retorika anti-imigran ini adalah cara Trump untuk mencari kambing hitam bagi beban finansial yang dialami AS dan terbukti ampuh untuk mendulang suara saat pemilu, kata Profesor Suzie Sudarman, pakar Amerika Serikat dari Universitas Indonesia kepada CNA.
“Soal rasialisme itu memiliki daya tarik dalam pemilu. Para imigran ini yang kemudian menjadi korbannya, dari tuduhan-tuduhan tidak berdasar, seperti mereka menggunakan fasilitas publik yang dibayar oleh pajak, seperti rumah sakit dan sekolah,” kata Suzie.