Site icon News Today

DJP Tegaskan Bayar Pajak Tak Bertentangan dengan Ajaran Islam



loading…

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. FOTO/dok.SindoNews

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena penerimaan pajak digunakan untuk membiayai layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut juga mencakup pemajakan transaksi ekonomi digital dan aset kripto yang berkembang seiring perubahan aktivitas ekonomi.

“Perpajakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pajak adalah kontribusi bersama yang mendanai sekolah, pendidikan, rumah sakit, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta infrastruktur demi kesejahteraan seluruh anak bangsa dan warga negara Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Seminar Internasional Pajak, Ekonomi Digital dan Aset Kripto dalam Perspektif Syariah di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Baca Juga: Setoran Pajak Masih Kurang Rp750 Triliun, DJP Incar Sektor Digital dan Tambang

Bimo mengatakan pertanyaan mengenai kesesuaian kewajiban perpajakan dengan ajaran agama kerap muncul di tengah masyarakat, terutama ketika pemerintah mengenakan pajak atas transaksi baru di sektor ekonomi digital dan aset kripto. Menurut dia, pajak merupakan instrumen untuk mendukung kemaslahatan bersama, sehingga penerimaannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Ia menjelaskan pemungutan pajak dan penentuan status syariah suatu transaksi merupakan dua ranah berbeda. Pengenaan pajak bertujuan menjamin keadilan dan mendukung pengawasan sesuai ketentuan, sedangkan penilaian mengenai keabsahan transaksi berdasarkan prinsip syariah tetap menjadi kewenangan otoritas keagamaan terkait.

Bimo juga menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dan pertukaran informasi di antara pemangku kepentingan untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital yang berlangsung cepat. Menurut dia, otoritas pajak membutuhkan kolaborasi agar mampu merespons tantangan perpajakan yang semakin kompleks.

Baca Juga: Restitusi Pajak Turun Rp112 Triliun, DJP Perketat Pemeriksaan WP Berisiko Tinggi

Di sisi lain, DJP berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perpajakan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Bimo menilai kepercayaan wajib pajak perlu dibangun melalui pemungutan yang adil, pengelolaan penerimaan yang jujur dan transparan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

(nng)



–

Exit mobile version