JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menggelar rapat paripurna pada Selasa (10/11), di tengah meningkatnya desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang digunakannya untuk mengikuti Pemilihan Presiden 2024.
Sejumlah partai politik mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai langkah konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Rapat Paripurna Ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dimulai sekitar pukul 10.30 WIB, setelah masa reses berlangsung sejak 9 Oktober hingga 9 November. Ketua DPR Puan Maharani dijadwalkan menyampaikan pidato pembukaan, tetapi DPR belum mengumumkan agenda lain, termasuk apakah usulan pemakzulan Gibran akan dibahas dalam rapat tersebut.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengakui adanya aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi untuk menindaklanjuti polemik tersebut melalui mekanisme parlemen.
“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco, Senin (9/11), dikutip dari CNN Indonesia.
Desakan pemakzulan tersebut menguat setelah MA pada 30 Oktober mengabulkan gugatan terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan surat keterangan yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2024 itu tidak sah.
Sebelumnya, melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan pendidikan minimal SMA sebagaimana dipersyaratkan UU Pemilu.
Namun, MK menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuannya tidak dapat dijadikan dasar untuk langsung membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Seperti dilaporkan Kompas.id, Gibran sendiri berulang kali membantah tudingan bahwa dirinya tidak memiliki ijazah SMA. Ia beralasan tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa menamatkan pendidikan menengah, serta menyatakan kesiapannya membuka dokumen pendidikannya kepada publik.
SEJUMLAH PARTAI DORONG HAK MENYATAKAN PENDAPAT
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang secara terbuka mendorong Gibran mengundurkan diri. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai, pengunduran diri merupakan langkah bijaksana setelah putusan kedua lembaga peradilan tersebut. Jika Gibran tidak mundur, PKS mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR sesuai ketentuan konstitusi.
Kepada Detik, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan, DPR wajib menindaklanjuti putusan tersebut, terlepas dari keputusan Gibran mengenai jabatannya. “Keputusan MK dan MA jelas dan tegas. Fakta yuridis jelas. Sekarang proses politis. Wajib ditindaklanjuti DPR,” ujar Mardani, Selasa (10/11).
Dari PDI Perjuangan (PDIP), Ketua DPP Andreas Hugo Parera juga mendesak Gibran mundur atau menghadapi proses pemakzulan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya menerima aspirasi masyarakat agar mengajukan hak menyatakan pendapat dan telah menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR.
Dukungan terhadap mekanisme tersebut turut disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, hak menyatakan pendapat lebih tepat dibandingkan hak interpelasi atau hak angket karena kedua lembaga peradilan telah mengeluarkan putusan terkait persoalan tersebut.
“Jadi, kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket,” kata Doli, Senin (9/11), kepada CNN Indonesia.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mempertimbangkan langkah serupa. Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR Muhammad Khozin menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menyikapi persoalan ijazah Gibran.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan saksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” tuturnya, dilaporkan Kompas.id.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, pemakzulan dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif lain. Ia juga menyampaikan keprihatinan karena polemik tersebut terjadi ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran baru berjalan sekitar dua tahun.
Di luar parlemen, desakan pemakzulan turut disuarakan kelompok masyarakat. Aliansi Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di depan Istana Wakil Presiden di Jakarta pada Senin (9/11). Sebelumnya, sejumlah aktivis dan tokoh Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Gibran dari ruang Badan Anggaran DPRD DIY pada 4 November sebagai simbol tuntutan pemakzulan.