
loading…
Sejumlah pengendara motor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (10/6/2026). FOTO/Arif Julianto
“Pemerintah juga harus membantu Pertamina untuk mengindentifikasi penyebab utama bila terjadi kelangkaan. Apakah terkait ketersediaan, gangguan logistik, keterbatasan insfrastruktur, hingga lonjakan konsumsi,” kata Sofyano ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (25/10/2026).
Baca Juga: Kilang Balikpapan Sudah 99%, Stok BBM Nasional Dipastikan Aman
Sofyano berharap koordinasi antara Pertamina, Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah (Pemda), aparat hingga BPH Migas dapat terus diintensifkan. Ia menitikberatkan peran pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memahami kondisi wilayah. Sementara untuk aparat penegak hukum, kata dia, harus berperan aktif dalam meminimalisasi potensi penimbunan dan peyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.
“Pertamina dan pemerintah harus memastikan kejadian di Bali tidak kembali berulang. Indikatornya meliputi ketersediaan stok, penurunan antrean, ketepatan pengiriman, peningkatan pelayanan, serta berkurangnya pengaduan masyarakat,” ujarnya.

