Meski gaokao masih berbasis kertas, China memperlakukan soal yang belum dibagikan sebagai materi negara yang sangat rahasia. Soal dicetak di fasilitas khusus yang berwenang, disegel, dan diangkut dengan prosedur pengawasan ketat, termasuk pengawalan polisi, pelacakan kendaraan dengan GPS, dan pemeriksaan berlapis saat serah terima.
Pejabat yang terbukti membocorkan atau mencuri soal dapat menghadapi hukuman pidana yang berat.
Dalam beberapa tahun terakhir, China terus menyesuaikan pengamanan ujiannya seiring munculnya ancaman baru.
Dalam gaokao tahun ini seperti yang diberitakan Bloomberg, otoritas China bekerja sama dengan ByteDance, Tencent, Alibaba, Baidu, Moonshot AI dan DeepSeek untuk sementara menonaktifkan fitur seperti pemecahan soal lewat foto dan respons terkait ujian demi mencegah kecurangan dengan bantuan AI.
China sebelumnya juga pernah mengalami kebocoran ujian.
Pada 2015, media lokal melaporkan kebocoran soal ujian masuk program pascasarjana.
Dalam kasus lain pada 2022, seorang peserta memotret soal matematika saat ujian gaokao dan mengunggahnya ke internet hingga memicu penyelidikan polisi.
Sejak 2015, China juga menetapkan kecurangan terorganisasi dan kebocoran soal ujian sebagai tindak pidana melalui amendemen hukum pidananya, dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara. Otoritas kemudian memperketat aturan pengawasan soal dan memperluas pemantauan di sekitar lokasi ujian negara.
Amerika Serikat mengambil pendekatan berbeda.
Ujian seperti GRE menggunakan tes berbasis komputer dengan soal yang diambil dari bank soal besar, sehingga setiap peserta mendapat versi ujian yang berbeda tetapi setara, kata Dalrymple.
Banyak ujian juga menggunakan sistem adaptif, yakni tingkat kesulitan soal berubah berdasarkan jawaban peserta sebelumnya, sehingga kebocoran satu set soal menjadi jauh kurang bernilai, tambahnya.
Krishna mengatakan India sebaiknya memadukan sistem pengawasan ketat China dengan desain ujian AS yang membuat soal yang bocor sebelum ujian menjadi kurang berguna. “Tujuannya bukan sekadar menghukum kebocoran setelah terjadi,” katanya, “tetapi merancang ujian agar satu soal saja tidak dapat merusak seluruh proses.”
APAKAH DIGITALISASI BISA MENCEGAH KEBOCORAN DI INDIA?
Subrahmanyam, mantan menteri pendidikan India, mengusulkan sistem penilaian berkelanjutan nasional dengan menjadikan sekolah, perguruan tinggi dan politeknik sebagai jaringan pusat penilaian digital terakreditasi.
Dalam usulannya, setiap sekolah menengah atas secara bertahap akan dilengkapi dengan laboratorium komputer yang aman untuk kegiatan belajar maupun penilaian.
Alih-alih langsung mengganti ujian berbasis kertas, ia mengusulkan transisi bertahap selama sekitar satu dekade agar sekolah dapat membangun infrastruktur, melatih staf dan beralih ke penilaian digital.
Pendekatan bertahap ini juga mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi.
Usulan Kementerian Pendidikan India dan NTA kepada komite parlemen pada Juli menunjukkan bahwa jika NEET digelar secara daring pada 2027, ujian mungkin harus berlangsung selama lima hingga enam hari di sekitar 1.000 pusat ujian di 500 kota, dengan sekitar 500.000 peserta per hari, menurut laporan media lokal The Indian Express.
Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan logistik. Menurut para pakar, India membutuhkan cukup banyak laboratorium komputer yang aman, listrik dan koneksi internet yang andal, staf terlatih serta beberapa versi ujian yang setara untuk menjamin keadilan antarsesi.
Meski NTA telah menggelar beberapa ujian besar di pusat komputer, NEET masih berbasis kertas terutama karena jumlah pesertanya yang banyak – lebih dari 2,2 juta peserta di 5.432 pusat ujian pada 2026, tambah mereka.
Para pakar mengatakan bahwa teknologi memungkinkan India beralih dari satu set soal untuk semua peserta demi mencegah kebocoran.
“Jika Anda dapat membuat soal yang berbeda tetapi setara untuk setiap peserta, tidak ada lagi satu soal yang bernilai untuk dicuri,” kata Krishna. Namun, ia mengingatkan teknologi hanya menggeser titik serangan, dari soal fisik ke komputer, pusat ujian dan sistem digital yang digunakan untuk menyelenggarakan ujian.
“Pengelola pusat ujian, pengawas, penyedia layanan, dan ekosistem bimbingan belajar perlu mendapat perhatian yang sama besarnya dalam perancangan sistem seperti enkripsi dan pengelolaan kunci,” katanya.
Dalrymple mengatakan, hal itu pula yang dipelajari ETS selama puluhan tahun menyelenggarakan ujian penting di lebih dari 180 negara, termasuk AS, India, Jepang, Korea Selatan dan berbagai negara Eropa.