Site icon News Today

Indonesia hidupkan kembali badan gambut dan mangrove


BISA BERTAHAN JANGKA PANJANG?

Regulasi yang lebih kuat tidak akan banyak berarti tanpa penegakan, kata para pakar.

Aturan di Indonesia mewajibkan tinggi muka air tanah di lahan gambut yang dikelola tidak lebih dari 40 cm di bawah permukaan. Ketentuan ini bertujuan menjaga gambut tetap basah dan mengurangi risiko kebakaran.

Namun selama bertugas di BRGM, Nyoman mengaku pernah menemukan lahan gambut dengan muka air tanah hingga 1,5 m di bawah permukaan.

“Tidak ada satu lembaga pun yang mampu mengawasi seluruh 20 juta ha lahan gambut di Indonesia,” kata Nyoman.

“Daripada berusaha mengambil alih semua fungsi, badan baru ini sebaiknya berperan sebagai mediator, penghubung, dan penggerak agar kementerian, pemerintah daerah, peneliti, pelaku usaha, dan masyarakat dapat bekerja menuju tujuan yang sama.”

Berdasarkan aturan, perusahaan yang gagal menjaga tinggi muka air tanah dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari perintah memulihkan kawasan yang rusak hingga pembekuan atau pencabutan izin.

Jika pelanggaran tersebut menyebabkan lahan terbakar, pejabat perusahaan dapat dijerat pidana dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp10 miliar.

Hingga 29 September, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan telah membekukan kegiatan 57 perusahaan setelah hasil pengawasan menemukan sekitar 34.636 ha lahan terbakar di wilayah mereka.

Secara terpisah, Kementerian Kehutanan menyatakan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 26 entitas yang terkait dengan kebakaran di lahan seluas hampir 11.000 ha. Sebanyak 13 entitas dikenai pembekuan izin, lima dicabut izinnya, sementara delapan mendapat teguran.

Namun, para pakar mencatat penegakan aturan semacam itu umumnya baru dilakukan setelah kebakaran terjadi.

“Idealnya, badan baru ini memiliki kewenangan kuat untuk mengawasi kepatuhan, mengevaluasi upaya restorasi, serta mendorong regulator dan aparat penegak hukum memperkuat penindakan,” kata pakar ilmu lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa kepada CNA.

Mahawan mengatakan Prabowo juga perlu merancang BP-GMN sebagai lembaga permanen, bukan badan sementara seperti BRGM.

“Pemerintah tidak boleh mengulangi pendekatan jangka pendek dan ad hoc untuk mengatasi persoalan ekologis jangka panjang,” katanya.

“Restorasi gambut dan mangrove membutuhkan waktu puluhan tahun. Karena itu, BP-GMN perlu dirancang dengan kelembagaan, pendanaan, dan pemantauan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.”



Source link

Exit mobile version