JAKARTA: Pemerintah menargetkan insentif pembelian sepeda motor listrik dapat berlaku paling cepat pada September 2026. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pemberian subsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, subsidi motor listrik seharusnya sudah dapat berjalan bulan depan. “Harusnya, sih, September udah jalan itu. Subsidi motor listriknya (berlaku),” kata Purbaya kepada Antara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (18/8).
Purbaya mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengenai kebijakan tersebut. “Dia (Agus Gumiwang Kartasasmita) belum bicara sama saya. Saya datengin dia besok,” ujarnya.
Sebelumnya, Agus mengatakan, insentif motor listrik yang disiapkan pemerintah bernilai Rp5 juta. Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis, telah siap menjalankan program tersebut, tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada Peraturan Menteri Keuangan.
“Kita udah siap, Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis udah siap. Kita tunggu PMK-nya aja. Once PMK-nya selesai, baru kita sesuaikan,” kata Agus. Daftar merek yang akan memperoleh insentif juga masih dibahas Kementerian Perindustrian bersama Danantara dan Kementerian Keuangan.
DUA MEREK MOTOR LISTRIK
Di tengah pembahasan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui skema insentif dan anggarannya telah tersedia, meski rincian mekanismenya masih dimatangkan. “Skemanya sedang dimatangkan, tapi, kan, Pak Presiden sudah menyetujui. Anggarannya sebetulnya sudah ada,” katanya seperti dikutip Detikoto, Selasa (18/8).
Airlangga juga menyebut dua merek motor listrik produksi dalam negeri yang akan mendapatkan insentif tersebut. “Untuk produknya, salah satunya Alva, salah duanya Gesits,” katanya.
Program insentif sebelumnya tercatat mendorong pertumbuhan pasar motor listrik di Indonesia. Penjualan sepeda motor listrik naik dari 17.198 unit pada 2022 menjadi 62.409 unit pada 2023 dan 77.078 unit pada 2024, sebelum turun menjadi 55.059 unit pada 2025.
Dalam program bantuan pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua pada 2023 dan 2024, pemerintah melibatkan 22 industri dengan 70 tipe atau model kendaraan. Sebanyak 11.532 unit menerima bantuan pada 2023 dan 62.541 unit pada 2024, sehingga secara kumulatif mencapai 74.073 unit.
Pemerintah juga menilai kapasitas industri domestik cukup besar untuk menopang pertumbuhan pasar. Saat ini terdapat 69 perusahaan industri KBLBB roda dua dan roda tiga dengan kapasitas produksi gabungan 2,511 juta unit per tahun dan investasi sekitar Rp1,2 triliun.
Selain itu, terdapat 14 perusahaan kendaraan listrik roda empat dengan kapasitas 409.860 unit per tahun serta 10 perusahaan kendaraan komersial listrik dengan kapasitas 7.500 unit per tahun. Total investasi industri perakitan kendaraan listrik mencapai sekitar Rp30,4 triliun.
“Besarnya kapasitas produksi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki fondasi manufaktur yang sangat memadai. Tantangan kita berikutnya adalah memastikan pasar tumbuh secara berkelanjutan, utilisasi kapasitas produksi meningkat, dan struktur industri semakin dalam melalui penggunaan komponen buatan dalam negeri,” tutur Agus.
Dorongan terhadap industri kendaraan listrik juga ditandai dengan peluncuran Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya oleh Presiden Prabowo di fasilitas produksi ALVA di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (13/8).
Dalam kesempatan itu, Presiden meninjau proses produksi dan ekosistem kendaraan listrik serta menandatangani plakat produksi ALVA sebanyak 20.000 unit.
Agus mengatakan, peluncuran MoLiNas harus dimanfaatkan untuk memperkuat industri kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. “Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi harus menjadi basis produksi dan pengembangan teknologi kendaraan listrik yang memiliki daya saing global,” katanya.