Site icon News Today

Kami Sudah Pernah Menemuinya, tapi Belum Beres



loading…

Keluarga ahli waris David Wahyuna mengaku pernah bertemu Jusuf Hamka untuk membahas sengketa dana konsinyasi di Cilincing, Jakut. Pernyataan itu disampaikan Nikodemus Jansen, perwakilan keluarga ahli waris di Cilincing, Rabu (14/10/2026). Foto: Ist

JAKARTA – Keluarga ahli waris David Wahyuna mengaku pernah bertemu langsung dengan Jusuf Hamka untuk membahas sengketa dana konsinyasi di Cilincing, Jakarta Utara. Namun, keluarga menilai persoalan tersebut belum menemui penyelesaian, termasuk pencairan dana konsinyasi proyek Polder Cilincing senilai Rp27,62 miliar yang dipersoalkan ahli waris.

Pernyataan tersebut disampaikan Nikodemus Jansen, perwakilan keluarga ahli waris, dalam konferensi pers di depan kantor Yayasan Daya Besar, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (14/10/2026). Kegiatan itu turut didampingi Yayasan Peduli Bantuan Hukum (Yapbakum) Gardapatih.

Baca juga: MNC Group: Jusuf Hamka Tendensius, Ingin Menjatuhkan, Menghasut, Kami Siap Tempuh Jalur Hukum

Nikodemus menyebut, Jusuf Hamka sebelumnya pernah bertemu dengan keluarga untuk membicarakan penyelesaian sengketa tanah secara kekeluargaan. Namun, menurut pihak ahli waris, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang mereka harapkan.

Keluarga mengklaim memiliki hak atas tanah yang menjadi objek pembebasan untuk proyek pengendalian banjir Polder Cilincing. Mereka mempertanyakan pencairan dana konsinyasi sebesar Rp27.625.965.000 kepada Yayasan Daya Besar pada 6 Oktober 2021, sedangkan keluarga mengaku tidak menerima dana ganti rugi tersebut.

Atas persoalan itu, Nikodemus meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap perkara yang dihadapi keluarganya. “Saya minta kepada Bapak Presiden Pak Prabowo, tolong bantu rakyat ini,” ujar Nikodemus.

Berdasarkan dokumen Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dirujuk pihak ahli waris, dana konsinyasi tersebut diserahkan kepada Hariputra Yoseph selaku penerima kuasa Yayasan Daya Besar. Pencairan itu berkaitan dengan Penetapan Nomor 31/Pen.Kons/2018/PN Jkt.Utr.

Keluarga mempertanyakan dasar hukum dan prosedur administrasi yang digunakan dalam pencairan dana tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum memeriksa dokumen terkait, termasuk identitas pihak yang dinilai berhak menerima ganti rugi.

Pembina Yapbakum Gardapatih Denny Maulana turut menyoroti proses administrasi pencairan dana konsinyasi. Dia menilai terdapat dokumen yang perlu diperiksa lebih lanjut, termasuk administrasi pengambilan uang yang menurut pihaknya menimbulkan pertanyaan mengenai proses verifikasi. “Jurnal diambil tanpa verifikasi,” kata Denny.

Pihak ahli waris meminta pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang menjadi dasar pencairan, termasuk penetapan pengadilan, berita acara pengambilan uang, kuitansi penyerahan, serta berkas yang digunakan dalam proses administrasi.

Persoalkan Dokumen Tanah dan Sertifikat

Selain pencairan dana, keluarga mempersoalkan riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa. Klaim tersebut mengacu pada dokumen tanah adat dan akta tahun 1925 yang dikaitkan dengan Tjoa Tan Bie, serta Girik C Nomor 21 dan Buku Tanah Nomor 33.



–

Exit mobile version