JAKARTA: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan detail peran kunci Listyo Sigit Prabowo (LSP) serta kronologi dugaan penyadapan presiden dan para pejabat tinggi negara lainnya.
Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11), Suyudi mengatakan, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026, ketika Listyo masih menjabat sebagai Kapolri.
Menurut hasil penyidikan, kata Suyudi, Listyo ketika itu diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada tersangka lainnya, Ahrie Sonta Nasution (AS), yang saat itu menjabat Plt. Kabag Monitoring Polri.
“Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi kepada anggota DPR dalam rapat yang disiarkan langsung di akun YouTube resmi parlemen tersebut.
Dia melanjutkan, hasil penyidikan menunjukkan bahwa sasaran penyadapan diduga mencakup “Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.”
Kapolri menjelaskan bahwa penyadapan seharusnya didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
“Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara,” kata dia.
Selanjutnya, tersangka Slamet Uliandi (SU) yang ketika itu menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri adalah pihak yang diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
Peran tersangka lainnya, Eko Hadi Santoso (EH), yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi atas arahan Listyo Sigit. Eko kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Sementara itu, Ahrie Sonta Nasution (AS), yang menggantikan Eko sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan memerintahkan kegiatan pemantauan. Listyo, kata Suyudi, menjadi penerima akhir dari hasil penyadapan tersebut.
“Melalui sistem PenLink X atau PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi … hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP,” kata Suyudi.