
loading…
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, keberadaan unsur kerugian negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) perlu mempertimbangkan kekhususan praktik korupsi di Indonesia. Foto: Dok Sindonews
Dia mengakui terdapat perbedaan penafsiran terkait persyaratan kerugian negara dalam UU Tipikor dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
Baca juga: KPK: Potensi Kerugian Negara Akibat Kerusakan Hutan Capai Rp175 Triliun
“Memang persyaratan kerugian negara di UNCAC beda tafsir dengan Pasal 2 dan 3 (UU Tipikor) tapi harus diperhatikan juga bahwa kekhususan di Indonesia harus jadi pertimbangan terutama modus yang selama ini sering terjadi,” ujar Setyo, Rabu (21/10/2026).
Jika Indonesia hendak mengacu pada UNCAC, perubahan UU Tipikor dapat dilakukan dengan memperluas jenis tindak pidana korupsi yang diatur. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi upaya untuk menjerat pelaku korupsi melalui berbagai modus.

