Site icon News Today

Memutus Ijon Seleksi Penyelenggara Pemilu



loading…

Ramdansyah, Advokat dan Pengamat Kepemiluan. Foto: Istimewa

Ramdansyah
Advokat dan Pengamat Kepemiluan

SETIAP kali tahapan pemilu hendak dimulai, perhatian publik kerap tersedot pada keriuhan figur calon presiden, kepala daerah, atau kontestasi partai politik. Padahal, pintu masuk dari legitimasi dan kualitas demokrasi elektoral terletak pada penyelenggaranya: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Persiapan Pemilu 2029 sudah dimulai. Menjelang pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KPU RI periode 2027–2032, alarm peringatan dini patut dibunyikan. Menjaga kemurnian proses rekrutmen bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan ikhtiar krusial untuk mencegah pembajakan demokrasi dari pintu paling hulu. Pippa Norris, dalam Why Electoral Integrity Matters (2014), menegaskan bahwa pemilu yang dianggap cacat, korup, atau tidak adil akan menurunkan kepercayaan publik, meredam partisipasi pemilih, dan melemahkan legitimasi lembaga demokrasi.

Jebakan Ijon Politik

Kekhawatiran paling mendasar dalam setiap penjaringan penyelenggara pemilu adalah bayang-bayang politik ijon. Frasa “ijon” kembali mencuat pekan lalu dalam pemberitaan penangkapan Bupati Klaten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diduga berkaitan dengan upaya melunasi utang biaya pilkada. Dari ranah pertanian, istilah ini menggambarkan transaksi di muka: komitmen “ijon politik” diteken jauh sebelum buah kekuasaan dipanen.

Dalam konteks seleksi komisioner penyelenggara Pemilu 2029, praktik lancung ini dapat bermula dari kompromi terselubung ketika calon menghadapi uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi II DPR. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pintu masuk parlemen kerap menuntut figur tertentu untuk “menghadap” faksi-faksi politik. Pertanyaannya: mampukah netralitas hakiki ditegakkan jika sejak awal seorang kandidat telah dibebani kontrak loyalitas untuk mengamankan kepentingan elektoral 2029?

Gejala patron-klien politik ini kasatmata pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Praktik ijon menampakkan buahnya ketika anggota inti Tim Sukses (Timses) dari Caleg atau Kepala Daerah, bahkan Presiden/Wakil Presiden menduduki jabatan-jabatan komisaris di berbagai BUMN dan BUMD.

Sementara itu, simpul relawan atau kader yang tidak kebagian “kue ekonomi” di perusahaan negara berpotensi didistribusikan ke lembaga kemasyarakatan daerah—seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atau Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)/Dewan Kota.



–

Exit mobile version