JAKARTA: Pemerintah tidak memiliki rencana membagikan HP gratis kepada masyarakat sebagaimana yang sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah berbicara langsung dengan Hashim dan menegaskan bahwa maksud pernyataannya bukan pembagian perangkat ponsel.
“Kalau saya sudah bicara Pak Hashim, enggak bicara begitu, maksudnya bukan itu,” kata Airlangga seusai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10), dikutip CNN Indonesia.
Klarifikasi tersebut muncul setelah Hashim menyampaikan rencana pemerintah menyediakan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).
Adik Presiden Prabowo Subianto itu sebelumnya menjelaskan bahwa perangkat tersebut akan terhubung dengan rekening bank yang dapat digunakan masyarakat untuk menerima bantuan tunai secara langsung.
Hashim juga menyebut rekening tersebut akan diberikan secara gratis, dengan saldo awal sebesar Rp50.000.
Namun, program pembukaan rekening memiliki sasaran khusus, yakni masyarakat yang baru berusia 17 tahun dan belum memiliki rekening bank.
Dalam penjelasan sebelumnya, Hashim mengatakan pemerintah telah menunjuk dua bank untuk mendukung pembukaan rekening gratis, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kedua bank tersebut diminta membantu memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau sektor perbankan.
Hashim merujuk pada data Bank Dunia yang menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank.
“Menurut Bank Dunia, dan saya kira pemerintah juga sependapat, 30 persen penduduk kita belum memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan,” ujarnya.
Melalui program tersebut, pemerintah ingin menyediakan saluran pembayaran digital yang dapat digunakan untuk menyalurkan bantuan langsung kepada penerima manfaat.
Ke depan, bantuan tunai direncanakan tidak lagi diberikan dalam bentuk uang fisik, melainkan ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening digital masing-masing penerima.

