
loading…
PN Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan oleh terdakwa Bangun Paulus Tudungta. Sidang menghadirkan saksi Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Flora Dianti. Foto: Sucipto
Dalam kesaksiannya, Flora menjabarkan Pasal 482 dan Pasal 483 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua pasal tersebut mengatur tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal-pasal tersebut didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa.
Baca juga: Refly Harun Dampingi Korban Dugaan Pemerasan Bangun Paulus di PN Jakpus
“Pertama adalah niat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan modus operandi yang berbeda. Pada 482 modus operandinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan modus operandi untuk 483 dalam bentuk pengancaman untuk membuka rahasia atau penistaan tujuannya adalah agar orang menyerahkan barang. Inti dari Pasal 482 dan 483 adalah pemaksaan tersebut. Jadi, kejahatan itu bentuknya adalah karena seseorang dipaksa,” katanya, Rabu (21/10/2026).
Flora menjelaskan, pada dasarnya menagih utang maupun uang itu adalah hak. Namun bila hal itu diikuti dengan pemaksaan dalam bentuk pemerasan atau pengancaman maka itu berubah menjadi delik pidana.

