JAKARTA: Pemerintah menargetkan proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka rampung sebelum akhir Desember 2026, menyusul pengunduran diri putra sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu dari jabatannya pada Kamis (12/11). Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, target tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo, pimpinan MPR, dan pimpinan Komisi III DPR di Istana Negara pada Kamis malam. Pemerintah dan MPR sepakat mempercepat proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
“Kami berharap seluruh proses ini dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026,” kata Yusril dalam pernyataan yang diterima CNA.
Menurut Yusril, percepatan tersebut dilakukan dengan tetap mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan presiden.
Sebagai langkah awal, MPR diberi waktu tiga hari untuk mempersiapkan rapat internal guna menetapkan secara resmi kekosongan jabatan wakil presiden. Hasil rapat tersebut akan dituangkan dalam surat pemberitahuan resmi kepada presiden sebagai dasar pengajuan calon pengganti.
Setelah menerima surat tersebut, presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan nama-nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua calon selanjutnya akan dipertimbangkan dalam proses pemilihan oleh lembaga tersebut.
Yusril menjelaskan, kesepakatan mempercepat proses pemilihan juga mempertimbangkan agenda Presiden Prabowo yang dijadwalkan melakukan sejumlah kunjungan ke luar negeri dalam beberapa pekan mendatang. Agenda tersebut dikhawatirkan dapat menghambat proses apabila pemilihan pengganti Gibran tidak segera diprioritaskan.