Site icon News Today

Potensi PPh Digital Asing Rp16,43 Triliun Menguap



loading…

Arifin Halim, Konsultan Pajak, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Advokat, dan Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Foto: Ist

Arifin Halim
Konsultan Pajak, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Advokat, dan Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

DALAM era perdagangan digital, transaksi melalui Perdagangan Secara Digital (PSD) atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) oleh pedagang asing belum tersentuh pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Indonesia. Padahal, pedagang asing aktif melakukan penjualan secara digital dengan menggunakan “pramuniaga digital” yang menggantikan peran “pramuniaga fisik”.

Kemajuan internet memungkinkan pedagang asing menjual barang atau jasa di Indonesia tanpa harus menghadirkan pramuniaga secara fisik maupun membuka kantor ataupun toko di Indonesia. Namun, kemajuan era perdagangan secara digital belum diimbangi dengan perubahan peraturan perpajakan baik internasional ataupun domestik mengenai Permanent Establishment (PE) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dalam ketentuan saat ini, keberadaan PE/BUT masih diukur berdasarkan kriteria fisik, seperti kehadiran pramuniaga secara fisik atau keberadaan kantor atau toko, serta pengukuran time test dalam kondisi tertentu dimulai dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Tujuan diaturnya PE/BUT, dalam pandangan penulis, adalah agar perusahaan asing yang aktif melakukan penjualan dan memperoleh keuntungan di negara pasar dapat dikenai pajak di negara tersebut. Selama ini, keaktifan menjalankan usaha pada prinsipnya diukur dari kehadiran fisik. Sejalan dengan perkembangan perdagangan digital, keaktifan menjalankan usaha tersebut sepatutnya juga diukur berdasarkan kehadiran secara digital.

Dengan demikian, perusahaan asing yang aktif melakukan penjualan di negara pasar tetap wajib membayar PPh di negara pasar, tanpa membedakan bentuk kehadirannya, baik dalam bentuk fisik maupun secara digital.

Negara maju menghindari pengenaan PPh Digital oleh negara pasar termasuk Indonesia dengan bersandar pada kriteria PE/BUT yang masih sesuai model perdagangan konvensional, yaitu diukur dengan kehadiran fisik baik berupa pramuniaga atau adanya kantor atau toko di Indonesia.

Artikel ini membahas persoalan pemajakan terhadap perusahaan asing yang aktif melakukan transaksi perdagangan secara digital kepada konsumen di Indonesia dan memperoleh keuntungan, tetapi tidak memiliki PE/BUT secara fisik di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan atas hak pemajakan Indonesia, karena kewajiban PPh perusahaan asing tersebut belum tersentuh oleh pemerintah.

Hal ini menimbulkan pertanyaan: berapa besar potensi Pajak Penghasilan (PPh) Digital Asing yang belum tersentuh pemungutannya oleh pemerintah?

Besarnya Potensi PPh atas Transaksi PSD/PMSE Perusahaan Asing

Pada 17 September 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melalui siaran pers nomor SP-21/2026, menyampaikan bahwa penerimaan PPN dari sektor usaha ekonomi digital (perdagangan melalui sistem elektronik-PMSE) sejak 2022 hingga Agustus 2026 sebesar Rp44,05 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan periode Januari – Agustus 2026 mencapai Rp8,38 triliun.

Selanjutnya, melalui pemberitaan di berbagai media nasional pada bulan Oktober 2026, DJP menyampaikan bahwa realisasi penerimaan PPN PMSE dari Januari-September 2026 mencapai Rp9,5 triliun. Dengan demikian, total realisasi penerimaan PPN PMSE sejak 2022 hingga September 2026 mencapai Rp45,17 triliun.

Tarif PPN yang berlaku pada Januari – Maret 2022 adalah 10%. Berdasarkan UU HPP, tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022. Sejak 2025 sampai saat ini tarif PPN adalah 12%, namun tarif efektif PPN tetap 11%.

Untuk menyederhanakan perhitungan, mengingat tarif 10% hanya berlaku selama tiga bulan dalam pembahasan kita, penulis menggunakan tarif efektif PPN 11% sebagai dasar estimasi potensi PPh Digital Asing yang belum tergarap.

Beberapa negara Eropa yang telah melakukan pemungutan Digital Services Tax adalah Austria, Denmark, Prancis, Hungaria, Italia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swiss, Turki, dan Inggris dengan tarif dari 1,5% sampai dengan 7,5%.

Diasumsikan bahwa PPh Digital Asing yang diusulkan bersifat final dan dikenakan atas nilai penjualan. Dengan demikian, nilai penjualan dalam menghitung PPh Digital pada prinsipnya sama dengan nilai penjualan untuk PPN PMSE. Untuk menghitung potensi PPh Digital Asing, penulis menggunakan asumsi tarif PPh Final Digital Asing sebesar 4%, tentu nilai potensi akan berubah bila asumsi tarifnya berubah.

Dengan asumsi bahwa nilai penjualan dalam menghitung PPh Final Digital Asing yang diusulkan sama dengan nilai penjualannya PPN PMSE dan tarif PPh Final Digital Asing sebesar 4%, potensi penerimaan negara dari PPh Digital Asing sejak 2022 hingga September 2026 diperkirakan mencapai Rp16,43 triliun (Rp45,17 triliun x 4/11). Sementara itu, estimasi potensi penerimaan untuk periode Januari-September 2026 mencapai Rp3,45 triliun (Rp9,5 triliun x 4/11) atau setara dengan Rp4,61 triliun apabila disetahunkan.

Pajak yang Telah Dipungut dari Perusahaan Asing atas Transaksi Secara Digital

Saat ini, atas transaksi PSD/PMSE yang dilakukan pedagang asing, pemerintah baru melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan tersebut diatur dalam Bagian Kesembilan Belas, mulai Pasal 332 sampai dengan Pasal 339 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81 Tahun 2024).



–

Exit mobile version