SINGAPURA: Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada Rabu (28/10) mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan Presiden Prabowo Subianto telah berkomunikasi dan berkomitmen mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan bilateral, termasuk kabut asap.
“Komunikasi telah berlangsung di tingkat tertinggi antara perdana menteri kami dan Presiden Prabowo,” kata Balakrishnan.
“Ini menunjukkan komitmen politik kedua pihak untuk melakukan apa yang diperlukan. Sekarang kami harus menjalankan rencana tersebut dan mewujudkan komitmen itu,” tambahnya.
Ia tidak merinci apa yang dibahas kedua pemimpin.
Balakrishnan berbicara kepada media Singapura dalam kunjungan resmi selama tiga hari ke Jakarta dari Selasa hingga Kamis. Ia bertemu Presiden Prabowo pada Rabu.
Pada Selasa, Balakrishnan bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir dan mengumumkan pembentukan gugus tugas gabungan untuk mengoordinasikan penyelidikan terhadap perusahaan pelanggar melalui pertukaran informasi dan bukti lintas negara.
Singapura dan Indonesia juga mengumumkan pembentukan saluran komunikasi langsung (hotline) untuk menangani perbedaan pandangan terkait isu bilateral.
Menurut Arrmanatha pada Selasa, penanganan kabut asap merupakan “prioritas nasional utama” bagi Prabowo.
“Tidak boleh ada perbatasan yang melindungi pihak-pihak yang meraup keuntungan dari pembakaran hutan kita,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan CNA pada Rabu, Balakrishnan mengatakan, dirinya belum dapat merinci susunan anggota satuan tugas tersebut.
Namun, ia yakin “dengan komitmen di tingkat tinggi dari kedua negara, kami akan menyelesaikannya dengan cepat, segera, dan efektif”.
Ketika ditanya mengenai persoalan kontrak gas dan bagaimana Indonesia serta Singapura mencapai kesepakatan selama kunjungannya, Balakrishnan menyampaikan, para menteri kedua negara memiliki komitmen yang sama untuk menghormati kontrak.
Pada 24 Oktober, Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura untuk mengalihkan lebih banyak pasokan guna memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Indonesia Bahlil Lahadalia pada 26 Oktober menuturkan, pengurangan tersebut masih dalam batas yang diizinkan kontrak.
Berbicara dalam konvensi Partai Tindakan Rakyat (PAP) pada Minggu, Wong mengatakan, Singapura mengharapkan semua pihak yang telah menandatangani kontrak komersial pasokan gas untuk “memenuhi komitmen mereka”. Ia menambahkan bahwa importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya.
“Semua pihak memahami bahwa tanda tangan dan kewajiban kontraktual itu penting karena suatu alasan … ini menyangkut kredibilitas dan daya saing perekonomian kedua negara,” kata Balakrishnan pada Rabu.
“Lihat tindakannya, bukan hanya kata-katanya … Kontrak memiliki arti, dan kewajiban untuk menghormatinya tetap dijunjung tinggi. Itu penting.”
Dalam sambutan pembuka mengenai tujuan kunjungannya, Balakrishnan mengatakan bahwa ketika muncul persoalan, terutama yang melintasi batas negara, diperlukan “komunikasi langsung di tingkat tinggi” antarpemerintah.
“Dengan segala hormat, diplomasi tidak bisa dijalankan hanya melalui telepon atau media. Perlu ada penjelasan langsung secara tatap muka, penyampaian kekhawatiran, sekaligus upaya mencari solusi,” tuturnya.
Menurutnya, ketika menangani persoalan seperti kabut asap yang berdampak langsung pada masyarakat Indonesia dan Singapura, “politik memang ikut berperan”.
“Namun, dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk terus mencari solusi melalui kerja sama yang kolaboratif dan konstruktif.”