JAKARTA: PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) buka suara terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,69 miliar dengan dua kementerian. Dalam klarifikasi resmi pada Selasa (10/11), perusahaan menegaskan, seluruh kerja sama dilakukan secara profesional melalui prosedur pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024-2026. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kontrak penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 senilai Rp575,65 juta.
Dalam penjelasan tertulis yang didapat CNA, RANS merinci total nilai kerja sama sebesar Rp14.696.955.002, terdiri dari satu kampanye bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye KKP senilai Rp10,79 miliar. Perusahaan menyatakan, harga mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lainnya.
RANS menegaskan, nilai tersebut bukan semata biaya unggahan media sosial, melainkan mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran pemengaruh dalam acara, program off-air, dan aktivitas promosi lainnya. Empat kampanye itu diklaim menghasilkan lebih dari 150 output dengan total lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital.
ICW SOROTI PENGADAAN HINGGA POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN
Dalam temuan sebelumnya, ICW merinci lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek pada 2024, termasuk penayangan video YouTube RANS senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, TikTok Rp144,42 juta, serta jasa kehadiran dalam acara sebesar Rp2,52 miliar. Sementara itu, tiga kontrak KKP masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar.
ICW mempertanyakan mekanisme pengadaan yang secara spesifik mencantumkan akun media sosial tertentu. Staf Divisi Investigasi ICW, Zararah Azhim Syah, menilai, praktik tersebut berpotensi mengarah pada spec-locking, yakni spesifikasi pekerjaan yang menguntungkan penyedia tertentu sehingga membatasi persaingan dalam pengadaan pemerintah.
ICW turut menyoroti keterkaitan perusahaan penerima kontrak dengan Raffi Ahmad, yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Berdasarkan dokumen korporasi yang dikutip ICW, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, sementara Raffi merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan induknya.
Sorotan itu muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. ICW membandingkan nilai kontrak satu Instagram Story sebesar Rp575,65 juta dengan perkiraan dana desa yang tersisa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta per desa setelah penyesuaian anggaran pada 2026.
RANS TEGASKAN PENGADAAN TRANSPARAN
Menanggapi sorotan tersebut, RANS menyatakan, pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk platform Inaproc.id atau e-catalogue.com. Perusahaan menegaskan, setiap proses mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi pemerintah terkait.
RANS menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan bertujuan mempromosikan museum-museum Indonesia, sedangkan kampanye KKP berfokus pada edukasi potensi kelautan dan perikanan, termasuk pengembangan kampung nelayan serta fasilitas pendukungnya di sejumlah daerah.
Dalam laporan informasi atau fakta material yang disampaikan pada 10 November 2026, RANS juga menyatakan, persoalan tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.
Meski RANS telah menjelaskan dasar penentuan harga, prosedur pengadaan, dan capaian kampanye, klarifikasi tersebut belum secara khusus menjawab dugaan spec-locking yang disampaikan ICW.