loading…
Menko Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah bersiap menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp31 triliun pada kuartal IV-2026 ini untuk memperkuat daya beli masyarakat. Foto/Dok
Hal itu disampaikan langsung Menko Airlangga di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam forum Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Pemerintah, kata Airlangga, mematangkan mekanisme penyaluran stimulus tersebut melalui integrasi sistem rekening perbankan terpadu agar dana lekas diterima masyarakat.
Baca Juga: Deretan Stimulus Ekonomi Jelang Akhir 2026 hingga 2027: Ada Subsidi Gaji, dan Buka Rekening Massal
“Stimulus tahun ini sebesar Rp31 triliun, mencakup bantuan beras Rp17,55 triliun untuk 33.244.408 keluarga dan bantuan subsidi upah Rp300.000 per bulan bagi 13,3 juta pekerja bergaji Rp3,5 juta. Ini mulai kita gunakan di kuartal keempat menggunakan rekening yang sama,” kata Airlangga dalam forum rapat koordinasi TPAKD tersebut yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Di samping kucuran bantuan langsung tunai (BLT), pemerintah memperluas stimulus sektor ketenagakerjaan melalui fasilitas perpajakan. Keringanan tersebut diberikan dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah bagi para pekerja dengan batas penghasilan hingga Rp10 juta per bulan demi menjaga stabilitas kesejahteraan keluarga kelas pekerja.
Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah Cair, 13,3 Juta Pekerja Bakal Terima Rp900.000
Kelancaran distribusi berbagai stimulus sosial tersebut disokong oleh intervensi program kepemilikan rekening perbankan tunggal bagi masyarakat. Kebijakan ini sekaligus menjadi katalisator dalam mempersempit kesenjangan akses finansial di tingkat akar rumput.
“Kami siapkan program satu orang satu rekening dengan setoran awal Rp50.000 dan anggaran Rp1,28 triliun untuk sekitar 25 juta warga desil 1-4 di usia di atas 17 tahun. Ini kami dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan soal hanya pembukaan rekening,” kata Airlangga.