Site icon News Today

Tak Ada Kontrak yang Dilanggar



loading…

Bahlil Lahadalia menegaskan, pemangkasan sekitar 8 persen itu masih berada dalam batas kontrak minimum dan tidak melanggar perjanjian. Foto/Dok

JAKARTA – Pemerintah mengurangi sebagian ekspor gas pipa ke negara tetangga untuk mengamankan pasokan bagi PLN dan industri dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pemangkasan sekitar 8% itu masih berada dalam batas kontrak minimum dan tidak melanggar perjanjian.

Penegasan itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers tentang ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026). Bahlil memaparkan, total ekspor gas pipa Indonesia dari Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD. Dari jumlah itu, yang dipotong sebesar 31 MMBTUD. “31 MM yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Pasokan Gas Indonesia Dipangkas, Singapura Sesumbar Hanya 2% dari Total Kebutuhan

Menurut dia, pelanggaran kontrak baru terjadi bila pemotongan mencapai 10 persen. “Dan kita baru sekitar 8%, terkecuali kita potong 10%, nah itu baru kita melanggar kontrak,” katanya.

Pemangkasan dilakukan untuk memperkuat pasokan energi dalam negeri dan memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Saat ini, sejumlah sumur gas mengalami penurunan produksi akibat pemeliharaan (shutdown), sehingga pemerintah memprioritaskan pasokan untuk PLN dan sektor industri.



–

Exit mobile version