Tanggapi Gerindra soal Kinerja Buruk Menteri dan Wamen, Golkar: yang Berhak Nilai Presiden

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia buka suara mengenai catatan Partai Gerindra yang menyoroti 42 Menteri-Wakil Menteri yang dinilai tidak bekerja optimal. Bahkan, puluhan pejabat itu layak untuk direshuffle.

“Yang namanya soal kabinet itu sebetulnya sepemahaman kita semua kan sepengetahuan kita semua itu hak prerogatifnya presiden,” ujar Doli ditemui di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Baca juga: Gerindra Ungkap 42 Menteri dan Wamen Tak Bekerja Maksimal, Persilakan Keluar Kabinet

Presiden adalah satu-satunya pihak yang memiliki wewenang penuh untuk menimbang dan menentukan siapa saja pembantunya yang layak dipertahankan atau diganti, termasuk waktu pelaksanaannya.

Terkait pandangan bahwa menteri dan wamen yang berkinerja tidak optimal perlu direshuffle, Golkar memilih untuk tidak mendahului keputusan kepala negara. Doli menekankan bahwa partainya menghormati hak konstitusional presiden dalam memimpin jalannya kabinet.