Site icon News Today

Tekanan IHSG Dinilai Alarm Bahaya bagi Ekonomi Politik Indonesia



loading…

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini. FOTO/dok.SindoNews

JAKARTA – Tekanan di pasar saham Indonesia dinilai menjadi alarm bahaya bagi stabilitas ekonomi politik nasional di tengah langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi reklasifikasi pasar saham Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market. Kondisi tersebut dinilai menuntut pembenahan nyata terhadap likuiditas, transparansi kepemilikan saham, dan tata kelola Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memulihkan kepercayaan investor internasional.

“Kredibilitas harus dipulihkan dengan menguji perbaikan likuiditas, konsentrasi kepemilikan yang transparan, serta membangun persepsi investor internasional melalui evaluasi independen, bukan sekadar aturan formal tanpa bukti di lapangan,” ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini dalam analisisnya, Jumat (16/10/2026).

Baca Juga: IHSG Ambruk Parah, Kapolri Bakal Usut Dugaan Pelanggaran di Pasar Modal

Didik menilai wacana perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh penyedia indeks global tersebut menjadi peringatan atas persoalan integritas dan kelayakan investasi (investability) pasar modal domestik. Menurut dia, pemulihan kepercayaan tidak cukup mengandalkan penerbitan regulasi, tetapi harus dibuktikan melalui praktik perdagangan yang adil dan pembentukan harga saham yang mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.

Kekhawatiran investor terhadap tata kelola dan kelayakan investasi tersebut sempat diikuti aksi jual besar-besaran yang menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga anjlok lebih dari 8% ke level 5.393. Pelemahan sekitar 500 poin itu juga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) selama hampir dua menit, di tengah kekhawatiran terhadap dugaan transaksi terkoordinasi dan distorsi pembentukan harga saham.

Menurut Didik, kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik transaksi dapat menggerus kepercayaan investor serta mendorong keluarnya modal asing. Ia menilai kebijakan formal, termasuk ketentuan batas minimum saham beredar di publik (free float) dan kewajiban pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kualitas perdagangan sehari-hari.



–

Exit mobile version