120 anggota DPR usulkan pemakzulan Gibran soal ijazah

JAKARTA: Sebanyak 120 anggota DPR dari seluruh delapan fraksi pada Rabu (11/11) resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebuah proses yang dapat berujung pada pemakzulan.

Jumlah tersebut melampaui syarat minimal 25 anggota DPR agar usulan HMP dapat diproses.

Sebanyak 28 anggota Fraksi PKS menandatangani usulan tersebut, disusul 19 anggota NasDem, masing-masing 18 anggota PKB dan Demokrat, 14 anggota PDIP, masing-masing 11 anggota Golkar dan Gerindra, serta satu anggota PAN, menurut CNN Indonesia.

Gibran, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menjadi sorotan tajam setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bulan lalu memutuskan bahwa dokumen pendidikannya tidak memenuhi persyaratan pemilu.

Kontroversi tersebut terjadi di tengah keretakan yang semakin lebar antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto, sehingga memicu spekulasi mengenai masa depan politik Gibran.

Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa.

Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan, para pengusul menggunakan hak konstitusional mereka berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014.

Menurut Khozin, HMP tersebut “pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan” Gibran atas dugaan perbuatan tercela atau karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Usulan dari delapan fraksi tersebut diterima oleh dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi,” kata Saan.

Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna DPR terdekat.

Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Salah satu dasar penggunaan hak tersebut adalah dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Meski telah memenuhi syarat untuk diajukan, usulan tersebut belum otomatis menjadi sikap resmi DPR. Untuk dapat dilanjutkan, HMP harus memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR.

Jika proses di DPR berlanjut dan persyaratan konstitusional untuk pemakzulan terpenuhi, perkara tersebut selanjutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi sebelum proses pemberhentian dapat diputuskan melalui mekanisme di MPR.

Sana Jaffrey, peneliti di Australian National University, mengatakan, sulit membayangkan anggota DPR akan mengambil langkah terhadap Gibran tanpa sepengetahuan atau persetujuan Prabowo.

“Diamnya Prabowo mengisyaratkan bahwa ia menginginkan Gibran disingkirkan tanpa harus menanggung potensi biaya politik karena secara terbuka merekayasanya, khususnya kemungkinan reaksi keras dari para pendukung Jokowi yang dukungannya turut membantu mengamankan kemenangannya,” tuturnya.

Menurut Jaffrey, krisis tersebut menunjukkan bagaimana nasib politik segelintir elite lebih diutamakan daripada kebutuhan negara akan pemerintahan yang efektif dan stabil.

“Ketidakpastian berkepanjangan di tingkat kekuasaan tertinggi hanya akan memperdalam kekhawatiran di dalam maupun luar negeri mengenai arah negara ini,” ujarnya.

PRESIDEN TIDAK BERIKAN REKOMENDASI PADA GIBRAN UNTUK FIGHT 

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden memberikan restu dan rekomendasi untuk melanjutkan pertarungan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah.

Sikap tegas tersebut disampaikan Syahganda setelah dirinya melakukan komunikasi intensif dan mendalam dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Ia menilai, klaim yang beredar seolah-olah memberikan kesan khusus dari Presiden terhadap Wakil Presiden, terutama terkait instruksi untuk fight di jalur hukum. Namun, fakta dan analisis yuridis yang ada justru mematahkan klaim tersebut.

“Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar,” ucap Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11).