JAKARTA: Kepolisian Republik Indonesia menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dua perwira tinggi, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso dan Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Kedua perwira menyatakan banding atas putusan etik tersebut, sementara mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang serupa pekan depan.
Eko menjadi jenderal kedua yang dijatuhi sanksi pemecatan setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11). Sepekan sebelumnya, pada 10 November, majelis etik telah menjatuhkan sanksi serupa kepada Ahrie Sonta. Keduanya dinyatakan melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan akses terhadap teknologi milik kepolisian.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, persidangan Eko berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB dan menghadirkan sembilan saksi, termasuk seorang saksi yang meringankan berinisial DR.
Berdasarkan hasil persidangan, Eko dinyatakan terbukti melakukan permufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access) berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Atas perbuatan itu, majelis menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela.
“Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo saat menyampaikan putusan sidang etik Eko dikutip dari Kompas.id.
Putusan tersebut mengacu pada Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana diubah melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Meski menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf selama persidangan, Eko langsung mengajukan banding. Upaya tersebut akan diperiksa oleh komisi banding sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 69 Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
AHRIE SONTA JUGA DIPECAT DAN AJUKAN BANDING
Sebelum Eko, majelis etik Polri lebih dahulu menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ahrie Sonta Nasution pada Selasa (10/11). Sidang yang berlangsung lebih dari 11 jam itu memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan saat Ahrie menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir menjelaskan, Ahrie diduga menggunakan kewenangannya untuk mengakses perangkat teknologi kepolisian guna melakukan penyadapan secara tidak profesional dan melanggar prosedur. Berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang etik, pelanggaran tersebut dinyatakan terbukti.
Majelis kemudian menyatakan perilaku Ahrie sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, seperti Eko, Ahrie juga menyatakan banding sehingga putusannya akan diperiksa kembali melalui mekanisme komisi banding.
Johnny menegaskan, Polri tidak menoleransi penyalahgunaan wewenang oleh anggotanya. Setiap personel, tanpa memandang pangkat maupun jabatan, wajib menjalankan tugas sesuai hukum, prosedur operasi standar, dan kode etik profesi.
KOMPOLNAS NILAI PROSES SIDANG SESUAI PROSEDUR
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut memantau persidangan kedua jenderal tersebut untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan dan seluruh pihak memperoleh kesempatan menyampaikan pembelaan.
Anggota Kompolnas M Choirul Anam mengatakan, sidang Eko telah menguraikan secara mendalam rangkaian peristiwa, alur kewenangan, serta fakta yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Kehadiran saksi yang meringankan juga memberikan ruang bagi pembelaan sebelum majelis mengambil keputusan.
“Kami melihat mekanisme yang terjadi tadi sudah berjalan sesuai dengan aturannya dan Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan, kredibilitasnya terjaga,” kata Anam.
Dalam persidangan Ahrie sepekan sebelumnya, Kompolnas juga menyatakan proses pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur, termasuk dalam penggalian keterangan saksi dan pemeriksaan bukti.
“Kami melihat bahwa proses tersebut memang menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa memang proses yang berjalan sesuai prosedur dan akuntabilitasnya terjaga,” ujar Anam.

Leave a Reply