
loading…
Finlandia sebagai negara paling bahagia ini akan hadapi musim dingin yang paling menyedihkan. Foto/X/@TravelOnTerra
Menjelang pemilihan umum pada bulan April, perdebatan bukan lagi mengenai seberapa besar pemotongan anggaran yang harus dilakukan, melainkan layanan, tunjangan, dan pensiun mana yang akan mengalami pemotongan terbesar.
Tingkat utang dan defisit Finlandia berada dalam kondisi terburuk sejak tahun 1990-an, ketika krisis perbankan dan runtuhnya Uni Soviet—mitra ekspor utama saat itu—menyeret negara Nordik ini ke dalam krisis ekonomi yang parah.
5 Alasan Negara Paling Bahagia Ini Akan Hadapi Musim Dingin yang Paling Menyedihkan
1. Rasio Utang Finlandia yang Melonjak Tajam
Melansir DW, bulan lalu, lembaga statistik nasional Finlandia mengonfirmasi bahwa utang nasional telah mencapai 90,3% dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal kedua. Sebelum pandemi, angka tersebut berada di kisaran 65%.
Masalah dari arah timur, sekali lagi, menjadi salah satu penyebabnya. Finlandia meningkatkan pengeluaran pertahanan setelah bergabung dengan NATO, setahun setelah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Helsinki, yang sebelumnya bergantung pada Moskow untuk sekitar sepertiga kebutuhan energinya, juga harus menanggung biaya yang jauh lebih tinggi saat beralih ke pemasok lain.
Pemerintah Finlandia telah membelanjakan lebih banyak daripada pendapatan yang diperoleh sejak krisis keuangan global 2008/2009, sebagian karena populasi yang menua dan pertumbuhan ekonomi yang lamban. Bulan lalu, Departemen Keuangan Negara (State Treasury) memproyeksikan defisit fiskal akan mencapai 4,2% dari PDB pada tahun 2026.
2. Defisit yang Terus Membengkak
Brussels telah memberikan tekanan kepada Helsinki untuk memperkecil kesenjangan anggaran, mengingat aturan Uni Eropa mengharuskan negara-negara anggotanya untuk menjaga defisit di bawah 3% dari PDB. Pada bulan Januari, Dewan Eropa memulai prosedur defisit berlebih dan memberikan waktu kepada Finlandia hingga akhir tahun 2028 untuk mencapai target tersebut.
Pemerintahan Perdana Menteri Petteri Orpo, yang mulai menjabat pada Juni 2023, menyatakan akan berupaya melakukan penghematan sekitar €9 miliar (USD10,1 miliar) selama masa jabatan parlemen ini. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa siapa pun yang memenangkan pemilihan umum berikutnya harus melakukan pemotongan yang jauh lebih besar.

Leave a Reply