
loading…
Operasi Banjir Al-Aqsa meruntuhkan mitos ketangguhan Israel. Foto/X
Itulah paradoks yang menjadi inti dunia pasca-Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Di satu sisi terdapat kekuatan pendudukan yang didukung Amerika Serikat, dipersenjatai dengan persenjataan paling canggih di muka bumi dan sejak lama dianggap hampir tak tersentuh.
Di sisi lain terdapat populasi yang hidup dalam penjara terbuka; rumah mereka bisa dihancurkan dan keluarga mereka bisa tercerai-berai, namun pertanyaan eksistensial mereka menolak untuk sirna.
Peristiwa 7 Oktober merobek selubung palsu ketangguhan Israel. Apa yang terjadi kemudian di Gaza menyingkap tabir tatanan politik yang selama ini membiarkan isu Palestina terus ditunda, sementara rezim tersebut memperdalam pendudukan dan Washington terus melindunginya.
Dampaknya sangat besar, mulai dari kehancuran Gaza dan meningkatnya tekanan hukum serta diplomatik terhadap Israel, hingga perubahan opini publik, meluasnya protes pro-Palestina secara global, terganggunya aliansi regional, dan pada akhirnya meluasnya perang hingga ke Iran, Lebanon, Yaman, Amerika Serikat, serta jalur-jalur energi vital di kawasan tersebut.
Ada banyak cara untuk mengukur betapa mendalamnya perubahan dunia setelah peristiwa 7 Oktober. Berikut adalah sepuluh dampak yang paling signifikan. Palestina semakin dekat menuju status negara dan pembebasan
Sebelum 7 Oktober, pengakuan internasional terhadap Palestina sudah cukup luas. Negara Palestina, yang memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1988, telah diakui oleh sekitar 139 negara anggota PBB. Kemudian, muncul gelombang baru menyusul genosida yang dilakukan Israel di Gaza.
Pada tahun 2024, Barbados, Jamaika, Trinidad dan Tobago, serta Bahama mengakui Palestina, diikuti oleh Spanyol, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Armenia. Gerakan ini semakin cepat pada tahun 2025.
Pada tanggal 21 September, Inggris dan Kanada menjadi negara G7 pertama yang mengakui Palestina, menyusul langkah Australia dan Portugal. Keesokan harinya, Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Andorra, dan Monako turut mengambil langkah serupa dalam sebuah pertemuan puncak PBB yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi.
Empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan—Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok—telah mengakui Palestina, sehingga menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya anggota tetap yang belum memberikan pengakuan.
Signifikansi hal ini bukan sekadar soal jumlah. Selama beberapa dekade, pemerintah-pemerintah Barat bersikeras bahwa pengakuan baru boleh diberikan setelah apa yang disebut sebagai negosiasi.
Setelah 7 Oktober, logika tersebut mulai runtuh. Persoalan Palestina bukan lagi sesuatu yang bisa ditunda tanpa batas waktu sementara negosiasi terus gagal mewujudkan berdirinya sebuah negara.
Banyak ahli memandang pengakuan ini sebagai langkah awal menuju pembebasan total seluruh wilayah pendudukan dari cengkeraman rezim apartheid yang membunuh anak-anak.
5Fakta Operasi Banjir Al-Aqsa Meruntuhkan Mitos Ketangguhan Israel
1. Kejahatan Israel dibawa ke pengadilan tertinggi dunia
Melansir Press TV, genosida di Gaza yang terjadi setelah operasi Banjir Al-Aqsa juga mengubah arena perjuangan Palestina—dari medan perang ke pengadilan internasional.
Pada bulan Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ). ICJ memerintahkan langkah-langkah sementara pada Januari 2024 serta mengeluarkan perintah lanjutan pada bulan Maret dan Mei.
Kemudian, pada bulan Juli 2024, pengadilan tertinggi PBB tersebut menyatakan bahwa “penyalahgunaan status sebagai kekuatan pendudukan” oleh Israel menjadikan “keberadaannya di wilayah pendudukan Palestina sebagai tindakan yang melanggar hukum.” Mahkamah menegaskan bahwa keberadaan Israel yang terus berlanjut adalah tindakan “ilegal” dan harus diakhiri “sesegera mungkin.”
ICJ bahkan menyoroti berbagai kebijakan—termasuk perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Al-Quds Timur yang diduduki, eksploitasi sumber daya alam, aneksasi, serta kebijakan diskriminatif terhadap warga Palestina—yang semuanya dinyatakan melanggar hukum internasional.
Pertarungan hukum ini menjadi penting karena mengubah narasi seputar Palestina. Lembaga-lembaga hukum internasional turut menelaah perilaku perang Israel di Gaza serta legalitas pendudukan itu sendiri.
Proses hukum tersebut menciptakan landasan hukum bagi penerapan sanksi, upaya menentang ekspor senjata, dan kampanye boikot.
Pada bulan September 2026, Inggris, Prancis, dan Kanada menyatakan akan menjatuhkan serangkaian sanksi signifikan terhadap rezim Israel terkait perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
2. Hamas: Operasi Banjir Al-Aqsa mengubah seluruh peta politik dan militer.
Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.

Leave a Reply