loading…

Sejumlah pengendara motor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (10/6/2026). FOTO/Arif Julianto

JAKARTA – Pengamat kebijakan energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, mengatakan Pertamina dan pemerintah harus terus memperkuat pemantauan stok BBM secara real time untuk mencegah kejadian gangguan pasokan yang menyebabkan antrean di SPBU. Pemantauan yang dimaksudkan didalamnya termasuk kesiapan mobil tangki, keandalan jalur distribusi serta memastikan di kapasitas pelayanan SPBU.

“Pemerintah juga harus membantu Pertamina untuk mengindentifikasi penyebab utama bila terjadi kelangkaan. Apakah terkait ketersediaan, gangguan logistik, keterbatasan insfrastruktur, hingga lonjakan konsumsi,” kata Sofyano ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (25/10/2026).

Baca Juga: Kilang Balikpapan Sudah 99%, Stok BBM Nasional Dipastikan Aman

Sofyano berharap koordinasi antara Pertamina, Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah (Pemda), aparat hingga BPH Migas dapat terus diintensifkan. Ia menitikberatkan peran pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memahami kondisi wilayah. Sementara untuk aparat penegak hukum, kata dia, harus berperan aktif dalam meminimalisasi potensi penimbunan dan peyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.

“Pertamina dan pemerintah harus memastikan kejadian di Bali tidak kembali berulang. Indikatornya meliputi ketersediaan stok, penurunan antrean, ketepatan pengiriman, peningkatan pelayanan, serta berkurangnya pengaduan masyarakat,” ujarnya.



–