Apa Artinya bagi Gibran dan Kaesang?

BISAKAH PSI MASUK PARLEMEN JIKA AMBANG BATAS BERUBAH?

Namun, belum jelas apakah Jokowi dapat mengubah popularitas pribadinya menjadi suara yang cukup bagi PSI untuk meraih kursi di DPR.

Besaran ambang batas untuk Pemilu 2029 sendiri belum ditetapkan.

Mahkamah Konstitusi pada 2024 memutuskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen yang berlaku saat ini harus diubah sebelum Pemilu 2029.

Mahkamah tidak menetapkan angka pengganti dan menyerahkan kepada DPR serta pemerintah untuk merumuskan ketentuan baru berdasarkan kriteria dalam putusannya.

Meski demikian, Jokowi memasang target jauh lebih tinggi untuk 2029.

Di Bandung pada Sabtu, Jokowi mengatakan, PSI tidak perlu takut meski ambang batas parlemen nantinya dinaikkan.

“Mau 5 persen, enggak apa-apa. Enam persen, enggak apa-apa. Tujuh persen, enggak apa-apa. Delapan persen pun enggak apa-apa,” katanya.

Ambang batas parlemen merupakan salah satu dari serangkaian aturan pemilu yang tengah dibahas dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu.

Pembahasan itu mencakup sistem pemilu, pemisahan pemilu nasional dan daerah, serta aturan lain yang mengatur kontestasi politik.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil mendorong batas yang lebih rendah dengan alasan ambang batas tinggi dapat membuat jutaan suara tidak terwakili di parlemen.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda pada awal tahun mengatakan mendukung dipertahankannya ambang batas dan menyebut angka antara 5 hingga 7 persen dapat memperkuat sistem kepartaian dan efektivitas pemerintahan.

Komisi II, antara lain, membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan pemilu.

Para elite politik dari partai pemerintah secara informal membahas ambang batas 5 persen sekitar dua pekan lalu, tetapi pembahasan resmi di DPR kemungkinan baru berlangsung pada 2027.

Belum ada kesepakatan mengenai kapan ambang batas parlemen yang baru harus ditetapkan.

Para analis mengatakan, jika ambang batas dinaikkan menjadi 5 persen, PSI akan sulit masuk parlemen.

Nicky dari CSIS mengutarakan, ambang batas pada akhirnya harus memungkinkan kekuatan politik baru yang layak masuk parlemen dan berkontribusi pada mekanisme checks and balances, alih-alih menutup sistem dari alternatif secara tidak perlu.

“Kita butuh angin segar di parlemen untuk memastikan checks and balances berjalan efektif,” kata Nicky.

“Kita butuh partai-partai baru yang membawa gagasan baru dan wajah-wajah baru.”