Bagaimana jika tersangka kabur atau menyimpan aset di luar negeri?

Melarikan diri atau memindahkan harta ke luar negeri tidak serta-merta membuat aset yang diduga berasal dari kejahatan luput dari jangkauan hukum Indonesia.

Untuk tersangka atau terdakwa yang melarikan diri, jaksa dapat mengajukan perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana setelah nama buronan masuk daftar pencarian orang (DPO) selama sedikitnya 60 hari.

Jika buronan tertangkap ketika permohonan sedang diperiksa, proses perampasan dihentikan agar perkara pidananya dapat dilanjutkan. Permohonan baru dapat diajukan apabila persyaratan hukum kembali terpenuhi.

Apabila perkara pidana berakhir dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pemeriksaan permohonan perampasan juga dihentikan. Mekanisme tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Bagaimana dengan aset yang berada di luar negeri?

Penyidik dapat meminta otoritas negara lain untuk memblokir atau menyita harta yang berkaitan dengan tindak pidana.

Jika permintaan ditolak, penyidik dapat mengajukan pemblokiran atau penyitaan terhadap aset lain milik orang yang sama di Indonesia, dengan nilai setara.

Langkah tersebut memerlukan izin pengadilan, sementara nilai aset pengganti harus dinilai secara profesional dan proporsional.

Permohonan perampasan terhadap aset di luar negeri diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bagaimana proses penyitaan dan perampasan?

Penyidik dapat menelusuri aset setelah ditemukan perkara tindak pidana dan/atau tersangka ditetapkan, termasuk dengan meminta informasi dan dokumen dari individu maupun lembaga terkait.

Jika ditemukan harta yang diduga berkaitan dengan kejahatan, penyidik dapat melakukan penghentian transaksi, pemblokiran, atau penyitaan sesuai prosedur dan persetujuan pengadilan yang dipersyaratkan.

Pemblokiran dan penyitaan merupakan tindakan dalam proses hukum, sedangkan perampasan final baru dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk NCBF, Jaksa Pengacara Negara kemudian mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan menyertakan identitas aset, uraian perkara, dasar hukum, dan bukti pendukung.

Permohonan diumumkan melalui pengadilan dan media agar pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan. Jika aset berada di luar negeri, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Undang-undang juga melindungi pihak yang memberikan informasi dengan iktikad baik. Individu maupun instansi yang membantu proses penelusuran tidak dapat digugat secara perdata atau tata usaha negara maupun dituntut secara pidana atas pemberian informasi tersebut.

Bagaimana jika harta orang yang tidak bersalah ikut disita?

Pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan sejak permohonan diumumkan hingga sebelum putusan tingkat pertama dibacakan.

Misalnya, seseorang membeli rumah tanpa mengetahui bahwa pemilik sebelumnya diduga memperolehnya dari hasil kejahatan.

Jika rumah tersebut menjadi objek perampasan, Jaksa Pengacara Negara wajib membuktikan kaitannya dengan tindak pidana. Sementara itu, pembeli harus menunjukkan bukti kepemilikan yang sah serta bagaimana rumah diperoleh dengan iktikad baik.

Bukti harus autentik dan diperoleh secara sah. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Jika keberatan terbukti, pengadilan dapat memerintahkan pengembalian aset dan, apabila diminta, ganti kerugian yang tidak melebihi nilai aset berdasarkan penilaian. Pembayaran bersumber dari dana abadi sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Hak keberatan dikecualikan bagi tersangka atau terdakwa yang melarikan diri atau berstatus DPO, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadirannya, serta advokatnya.

Pemeriksaan permohonan perampasan berlangsung paling lama 60 hari. Upaya hukum yang tersedia hanya kasasi, yang dapat diajukan oleh pihak yang telah mengajukan keberatan pada tingkat pertama dalam 14 hari sejak putusan dibacakan. Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) bersifat final dan mengikat.



Source link